Tangerang, lampung.sumselnews.co.id
NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO) JARINGAN PEMBERANTASAN KORUPSI (JPK) Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Provinsi Banten telah melayangkan surat audiensi mengenai dana Desa Tahun anggaran 2023-2024, Kepada Pemerintah Desa Sukamantri.
Namun entah alasannya apa, surat yang dikirimkan oleh JPK ini seperti tidak digubris. Bahkan Staff atau perangkat Desa yang menerimanya secara sengaja tidak menyampaikan perihal tersebut kepada Kepala Desa (Kades), Rabu ( 26/03/2025 ).
Usut punya usut, berdasarkan informasi yang dipaparkan oleh salah satu Staff Desa bahwa Kepala Desa maupun Sekretarisnya diduga kompak jarang terlihat di Kantornya alias sering absen tidak hadir.
“Suratnya bukan saya yang nerima bang, jarang ke Kantor pak Kades mah, pak Sekdes juga ada di Rumahnya,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Ketua NGO JPK DPW Banten, MUSLIK, Spd, Menilai bahwa Pejabat yang kurang profesional dalam mengemban amanah Rakyat perlu di audit kinerjanya dan anggaran Desanya.
“Tidak mencerminkan seorang Pemimpin yang Benar-benar mengabdi kepada masyarakat” Bagaimana mau benar kalau Pemimpinnya Males-malesan makan gaji buta, anggarannya perlu di audit semua itu, nanti kami laporkan ke BPK,” tegasnya”
Dinilai Bukan Hanya Desa Sukamantri, Ada pun Beberapa Desa Dan Kelurahan yang Ada diwilayah Kabupaten Tangerang yang Kerap Absen Saat Jam Kerja, Dengan Alasan-alasan yang Tidak Masuk Akal
Apalagi Sering Terjadi Saat Turunnya Dana Desa, Mereka Seperti Menghilang Entah Kemana,
Disinyalir Adanya ketidak Transparanan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat, Hal ini Seharusnya tidak Menjadi Polemik Apabila Ada Pantauan Dari Kementrian Desa.
Pemerintah Desa Seharusnya Menjadi Penyalur Kesejahteraan Bagi Masyarakat Terkait Program Pemerintah Pusat Sebagai Pengabdi Masyarakat yang Langsung Berhubungan Dengan Masyarakat” Pungkas “Buchexs” Selaku Aktivis Warga Kecamatan Pasar Kemis.
Dok. NGO_JPK
