Beranda Info Lampung PESISIR BARAT Bupati Pesisir Barat Sambut Kunjungan Reses Anggota DPD RI

Bupati Pesisir Barat Sambut Kunjungan Reses Anggota DPD RI

324
0

PESISIR BARAT – Bupati Pesisir Barat Provinsi Lampung H. Agus Istiqlal menerima kunjungan reses Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia diruang Batu Gughi Setda Kabupten Pesisir Barat, Rabu 29/07/2020.

Kunjungan reses Anggota DPD RI asal Provinsi Lampung dan rombongan disambut langsung Bupati Pesisir Barat Dr. Drs. H. Agus istiqlal, SH.,MH didampingi oleh Wakil Bupati Erlina,S.P.,MH dan sekdakab Ir. N. Lingga Kesuma, M.P.

Diawal acara Bupati menyampaikan ucapan selamat datang dan berharap semoga kunjungan Reses ini dapat menampung segala aspirasi dan bisa memberikan dampak positif bagi pembangunan yang ada diwilayah Kabupaten Pesisir Barat.

Semntara itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Asal Provinsi Lampung H. Bustami Zaenudin, S.Pd.,MH pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa tugas dari DPD RI adalah menyerap dan memperjuangkan seluruh aspirasi dari wilayah dapilnya untuk bisa diparipurnakan di DPD pusat, mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi.

Mantan Bupati Way Kanan ini berjanji untuk menggolkan minimal satu atau dua aspirasi hasil kunjunganya di Pesisir Barat dengan catatan kelengkapan berkas usulan itu harus ada sebelum masa Resesnya di wilayah Provinsi Lampung berakhir pada tanggal 13 Agustus 2020.

Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Barat Drs. Miswandi Hasan, M.Si menyampaikan bahwa adapun agenda prioritas dari komite II DPD RI ini meliputi fungsi legislasi dan fungsi pengawasan terkait :
a. undang-undang no. 39 tahun 2014 tentang perkebunan
b. undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
c. undang-undang no.31 tahun 2004 tentang perikanan
d. undang-undang no.29 tahun 2000 tentang perindungan varietas tanaman
e. undang-undang no.32 tahun 2014 tentang kelautan
f. undang-undang no.22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan
g. undang-undang no.28 tahun 2020 tentang bangunan dan gedung
h. undang-undang no.6 tahun 2017 tentang arsitek, dan
i. undang-undang no.4 tahun 2011 tentang informasi geofasial.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan seluruh OPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat.(Drm/Kominfo)

Artikel sebelumyaWabup Tanggamus, Hadiri Pelantikan 6 Ketua TP-PKK Kecamatan
Artikel berikutnyaVidio Confrensi Review Pemkab Pesisir Barat SP4N-LAPOR Tahun 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here