Beranda Info Lampung Pringsewu Tragis..!!! Sampah Pasar Sumberagung Dikeluhkan Warga

Tragis..!!! Sampah Pasar Sumberagung Dikeluhkan Warga

607
0

PRINGSEWU   (SUMSELNEWSLAMPUNG) -Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Namun hal tersebut tidak dirasakan oleh warga yang berada dilingkungan RT 01, Sumberagung, Pringsewu pasalnya warga yang berada dilingkungan tersebut terkena dampak bau tak sedap yang berasal tumpukan sampah dimana sampah tersebut adalah limbah pasar yang dibuang di permukiman padat penduduk.

Sampah yang ditumpuk dilokasi padat penduduk berasal dari pasar aktif berlokasi pada di Pekon Sumberagung, Kecamatan Ambarawa, Pringsewu.

Dimana limbah pasar tersebut tidak memiliki tempat permanen untuk penampungan atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Salah seorang warga yang enggan namanya disebutkan mengatakan kepada pewarta Senin, (11/0820). “Saya sebagai warga disini sangat keberatan mas dengan adanya tempat pembuangan sampah atau limbah pasar yang berada disekitar rumah saya, kami disini sangat tidak nyaman dengan bau yang tak sedap dimana bau tersebut berasal dari tumpukan sampah yang ada tepat di depan rumah saya,”katanya.

Gambar tumpukan pembuangan sampah ditengah pemukiman warga padat penduduk yang dikeluhkan masyarakat Sumberagung, Senin 10/08/2020.(dok/Wd)

“Awalnya pihak pasar mengatakan kepada kami hanya sementara dengan waktu yang ditentukan selama sepuluh hari, akan tetapi waktuya sudah lewat jika menghitung saat petugas pasar izin kepada kami selaku warga yang berada disekitar tempat pembuangan sampah ini, bahkan sudah mau sebulan sebelumnya kami sudah lapor kepada ketua RT untuk mengambil langkah supaya lingkungan sekitar tempat kami tinggal tidak lagi bau seperti ini tetapi belum ada langkah dari ketua RT maupun pemerintah desa untukencati jalan keluar agar limbah pasar tidak lagi dibuang didekat permukiman padat penduduk,” tutupnya.

Ditempat terpisah Selamet selaku anggota pasar saat dikonfirmasi membenarkan adanya tempat pembuangan limbah pasar dikawasan permukiman padat penduduk yang berada di lingkungan RT 01. “Benar mas lokasinya ada disekitar lingkungan padat penduduk , tapi tempat itu hanya sementara karena tempat pembuangan limbah pasar sudah ada akan tetapi jalan menuju lokasi saat ini sedang dibangun, terkait izin lingkungan kami pihak petugas pasar hanya dor to door izin secara lisan sambil memberikan minyak dan gula krumah warga yang berada disekitar lokasi pembuangan limbah pasar dan kami tidak mengantongi izin lingkungan tertulis,”ungkap selamet”.

 

Sampah tidak hanya merusak kelestarian lingkungan, tapi juga mengganggu kesehatan masyarakat. Pencemarannya yang bisa melalui udara, air, tanah, maupun kontak dengan organisme lain dapat menimbulkan penyakit.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disahkan pada tanggal 7 Mei 2008 di Jakarta oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 setelah diundangkan pada tanggal 7 Mei 2008 oleh Menkumham Andi Mattalatta di Jakarta, agar setiap orang mengetahuinya. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851.

Pokok kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dan juga sampai berita ini diterbitkan pihak media belum bisa komunikasi atau bertemu kepala desa untuk dimintai tanggapan.(Red/WD)

Artikel sebelumyaTim Kemenpan-RB Kunjungi Mal Pelayanan Publik
Artikel berikutnyaKetum DPP-AWPI, Lantik DPD-AWPI & Diklat Jurnalistik Papua Barat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here