Beranda Tulang Bawang Diduga Kurang Transparan Rehab Gedung IGD RSUD Menggala Ketua LSM- Galang Angkat...

Diduga Kurang Transparan Rehab Gedung IGD RSUD Menggala Ketua LSM- Galang Angkat Bicara

370
0

TULANG BAWANG – Junaidi Romli Ketua LSM Galang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gabungan Elemen Masyarakat Lampung sesalkan pertanyaan yang di sampaikan Bagus Anggoro selaku PPTK terkait rehab ruangan IGD RSUD Menggala yang tidak ada transparannya kepada publik.

Seperti yang disampaikan Junaidi Romli selasa (25/08/2020) menuturkan,” Setiap Anggaran yang berhubungan dengan publik atau pemerintah,harus lebih transparan dan terbuka sesuai UU Keterbukan Informasi Publik No 14 Tahun 2008,”

Jadi sebelum menjadi PPTK harus dipelajari UU keterbukaan Publik dan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006).

“Jangan pura-pura tidak tahu dengan regulasinya, apa lagi yang dimaksud papan informasi kegiatan proyek, atau papan kegiatan dan lagi dikerjakan oleh pihak ke-3.

Sehingga seharusnya  PPTK lebih tegas lagi  kepada pihak ketiga agar kualitas rehab bisa maksimal lebih bagus untuk masyarakat.

Tapi PPTK memeberikan stepmen tidak ada regulasi, seolah-olah PPTK melindungi pihak rekanan sehingga diduga ada persengkokolan pihak rekanan dan pihak RSUD Menggala,” Jelas Junaidi Kepada Media.

Diberitakan sebelumnya,Terkait Rehab Ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Lampung yang diduga anggaran Mak Jelas (Tidak Jelas) diduga tidak ada transparan dari pihak RSUD Menggala.

Saat menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya yang diduga renovasi IGD RSUD Menggala  tidak ada papan kegiatan proyek yang diduga kurang transparan.

Saat dikonfirmasi awak media senin (24/08/2020) Bagus Anggoro selaku PPTK mengatakan ,” Masalah Papan Informasi memang tidak kita pasang, karena tidak ada regulasinya, yang harus itu papan kegiatan harus terpasang,”  kata Bagus Anggoro.

Dia juga menjelaskan, proyek rehab IGD dana tersebut dari pendapatan hasil RSUD Menggala dengan di bawah 500 juta. Yang dikerjakan oleh pihak ke-3 kata bagus anggoro.
Dia juga meggatakan, apa bila ada regulasinya UU KIP No.14 Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan
Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006), maka masukanya akan kita dengarkan, kata dia.

Saat disingung awak media, terkait anggaran rehap renovasi IGD dengan sistem  tidak Lelang ….?  Bagus Anggoro tidak bisa menjalaskan secara detail “,Kalau masalah Anggaran saya kurang jelas sepengetahuan saya dibawah Rp 500 juta anggaran rehab tersebut,” ujarnya.

“Karena anggaran nya bukan dari  APBD melainakan memakai anggaran Badan Layananan Umum Daerah (BLUD)  Menggala. Sehingga langsung dalam penunjuk langsung  (PL),” kata Bagus Anggoro.

Hal ini  yang menjadi pertanyaan terhadap masyarat apakah track record track perusahannya sudah mengerjakan dengan benar atau tidak. Atau syarat penunjukan langsung sudah sesuai kriteria. Ini bisa menjadi adanya temuan pihak terkait.

Sedangkan melalui aturan sistim petunjuk langsung (PL) tidak boleh dikerjakan dengan satu perusahaan melainkan mengunakan 2 atu 3 perusahaan yang harus ikut dalam sistim petunjuk langsung tersebut.(red/aft/YG/Tim)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini