LAMSEL – Penanganan sengketa pasar Desa Bumirestu Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan yang tak kunjung usai penyelesaiannya membuat warga sudah tidak lagi percaya lagi terhadap Badan Pertanahan Nasional Lampung Selatan.
Bentuk kekecewaan tehadap pemerintah hal ini pihak BPN Lampung Selatan, masyarakat Desa Bumi restu menyatakan sikap menolak adanya pilkada pada 9 Desember 2020 di adakan di Desa Bumirestu, dan akan tetap menduduki tanah pasar yang di klim oleh oknum pemilik tanah, pernyataan ini disampaikan langsung oleh ketua umum ormas Gema Masarakat Lokal (GML) dan ketua BPD Desa Bumirestu, di lokasi pasar, Jum,at 27/11/2020 kemaren.
Disampaikan langsung ketua umum ormas (GML) Rijal Anwar bersama ketua BPD Desa Bumi restu Bambang, mereka bersama masarakat Desa Bumirestu sepakat akan menolak adanya pilkada pada 9 Desamber 2020, saat di lokasi pasar.
Sedangkan pihak BPN Lampung Selatan berjanji dalam empat belas hari (14) akan menyelesaikan permasalahan ini, di depan ormas GML dan masyarakat Bumirestu,tapi sampai hari ini kami pertanyakan ke BPN mereka pe-lintak pe-lintut.
Kami berunjuk rasa ke-BPN dengan cara cara yang baik, Kamini perjuangkan hak masarakat dengan cara yang baik, kami meminta kepada bapak presiden Joko Widodo agar memecat kepala BPN Lampung selatan.
Ketua umum Ormas GML Rijal Anwar menyatakan “mendukung langka masarakat desa bumi restu mempertahankan hah atas tanah pasar yang di klem oleh oknum menjadi hak pribadi dan ormas GML yang di kuasakan oleh masarakat bumi restu kurang lebih seribu (1000) kepala keluarga (kk) siap bersama masarakat di garda terdepan”, ungkapnya.
“Sementara itu Ketua BPD Desa bumi restu Bambang, bersama masarakat sepakat menolak adanya pilkada di adakan di desa bumi restu dan akan menduduki tanah pasar dari oknum yang me-klem tanah pribadi, ini bentuk kekecewaan kita terhadap pemerintah dalam hal ini BPN Lampung selatan”, tutupnya. ( Irul )
