JAKARTA – Pemerintah hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberi kan kewenangan kepada pemerintah daerah kanwil atau kantor kemenag untuk memberi kan izin pembelajaran tatap muka di sekolah- sekolah di bawah kewenangan nya,” kata Nadiem Makarim.dalam siaran YouTube Kemendikbud RI,Jumat 20/11/2020).
Nadiem Makarim menyebutkan pihaknya sudah mengevaluasi hasil dari pada SKB empat menteri sebelumnya, beliau melihat situasi hari ini bahwa hanya 13 persen dari pada sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka, dan sebesar 87 persen masih belajar dari rumah.
Nadiem menegaskan sekolah pembelajaran jarak jauh atau PJJ punya dampak negatif terhadap siswa maupun orang tua dampak itu termasuk psikososial. Nadiem Makarim menyebutkan pemberian izin pembelajaran tatap muka harus melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat.
“Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun 2020/2021 bulan Januari 2021. Jadi daerah dan sekolah di harapkan dari sekarang, kalau siap melakukan tatap muka, harus segera kesiapan nya melaksanakan ini dari sekarang sampai akhir tahun,”ucap Nadiem.
“Mulai Januari 2021, ada tiga pihak yang menentukan, apakah sekolah itu boleh di buka atau tidak, yang pertama Pemda nya sendiri, Pemda atau dalam situasi yang lain kanwil atau kantor kemenag,” Pungkasnya(Nazori)*
