PESISIR BARAT – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung mengikuti rapat koordinasi evaluasi penanganan Covid-19 di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung melalui Zoom Meeting, di OR Sekda Kab. Pesisir Barat, Jum’at 2/07/ 2021.
Hadir dalam acara tersebut Asisten III Bidang Administrasi Umum Ir.Hasnul Abrar Sanusi, M.P., Forkopimda Lampung Barat dan Pesisir Barat dan Perwakilan Beberapa OPD yang tergabung dalam Satgas Covid.
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
Dalam arahannya Gubernur Lampung mengatakan bahwa rapat evaluasi ini diselenggarakan untuk memantau kondisi terkini Covid-19 dan penanganannya di Kabupaten/Kota, progres pelaksanaan vaksinasi, dan progres insentif tenaga kesehatan.
Menilik situasi Covid-19 Nasional yang belakangan makin meningkat sehingga Pemerintah Pusat mengambil langkah menerapkan kebijakan pemberlakuan PPKM Darurat di 122 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Pulau Bali, Gubernur Arinal memandang perlu untuk meningkatkan koordinasi dan penanganan guna mencegah pendekatan serupa terjadi di Provinsi Lampung.
Hal itu didasari karena Provinsi Lampung memiliki 4 pintu masuk sehingga mengakibatkan Lampung memiliki potensi bahaya yang cukup besar.
Gubernur mengajak seluruh Bupati/Walikota dan Jajaran Forkopimda Provinsi/Daerah baik yang hadir secara langsung maupun virtual untuk tetap bersemangat dan lebih keras bekerja dalam melakukan penanganan Covid-19.
Gubernur sangat berharap, kita harus menyelamatkan rakyat. Kepada Bupati/Walikota, kedepankan penyelamatan anak bangsa. Bila perlu lakukan refocusing, evaluasi program-program non-esensial.
Gubernur juga mengajak Bupati/Walikota serta Jajaran TNI/Polri untuk terus bekerja keras meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pemberlakuan PPKM Mikro yang telah diterapkan di Provinsi Lampung.
Gubernur berharap kepada Bupati/Walikota untuk meningkatkan koordinasi dengan Dandim, Kapolres juga dengan DPRD Kabupaten/Kota. Ini penting, sehingga siapa melaksanakan apa bisa terselenggara dengan benar.
Di dalam rapat, Gubernur juga meminta laporan Bupati/Walikota terkait pelaksanaan tata kelola pengendalian Covid-19 di tingkat desa sehingga apa yang telah dilakukan dapat terkoordinir dan menjadi salah satu dasar untuk mengambil suatu kebijakan.
(KominfoKPB)
