TULANG BAWANG BARAT Lampung.sumselnews.co.id |
Diduga pengelolaan anggaran Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) disejumlah puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 bermasalah.
Pasalnya, berdasarkan hasil penelusuran awak media di dua puskesmas di wilayah kecamatan Tulang Bawang Udik (TBU) dan diwilayah Kecamatan Tumijajar untuk mengkomfirmasi terkait besaran anggaran dana BOK tahun 2020, kepala puskesmas bungkam enggan memberikan Keterangan.
Saat dimintai keterangan terkait anggaran BOK tahun 2020 pada kamis (9/3/2022) diruang kerjanya, Essy Novia AM.Keb mantan kepala puskesmas Tiyuh Kartaraharja berdalih lupa jumlah anggaran yang dikelolanya.
“Kalau dana BOK tahun 2020 memang kami selalu dapat namun jumlah besaran pelapon anggaranya jika awak media mau mengetahuinya harus pakai surat rekomendasi dari dinas kesehatan Tubaba, baru saya akan jelaskan,” kelitnya.
Mantan kepala puskesmas itu yang saat ini juga masih aktif dibidang jaga pelayanan kesehatan puskesmas setempat mengakui bahwa semasa dirinya masih menjabat kepala puskesmas anggran BOK ataupun Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dia kelola sudah dialokasikan diberbagai kegiatan.
“Dana BOK itukan sudah di anggarkan dari pemerintah, pencairannya 6 bulan sekali.
direalisasikan untuk team UKM, Diantaranya posyandu, survey Covid-19, pembinaan lansia, biaya transportasi dokter. Nilai anggrannya saya tidak hapal lagi (lupa),”elaknya.
Hal senada juga dikatakan Sri Marleni Kepala Puskesmas Non Rawat Inap Tiyuh Margo Dadi Kecamatan Tumijajar saat dikomfirmasi awak media dia juga terkesan menutupi jumlah pelapon anggaran BOK tahun 2020 yang dikelolanya.
“Kita memang dapat BOK kegiatannya sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada
direalisasikan untuk kegiatan didalam gedung dan diluar gedung, seperti kegiatan posyandu, lansia, kelas ibu hamil,”katanya.
Sementara saat disinggung kembali terkait jumlah pelapon anggaran BOK TA 2020, Sri Mulyani tidak bersedia mengatakan jumlah anggaran yang dikelola oleh puskesmas non rawat inap yang dipimpinnya saat ini.
“Saya hanya berkenan untuk menyampaikan kegiatannya saja, untuk anggarannya saya tidak berkenan mengatakan jumlahnya. No comen,”tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan Kepala Dinas Kesehatan tubaba Majril, S.Kep,Ns.,MM yang diketahui jarang di kantor itu belum berhasil dimintai keterangan terkait persoalan anggaran tersebut yang terkesan mengabaikan UU KIP, tentang Keterbukaan Informasi Publik.(Madi)
