TULANG BAWANG BARAT Lampung.sumselnews.co.id | Anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Provinsi Lampung, tahun 2020 dan 2021, diduga fiktif dan sarat penyimpangan.
Diperkuat berdasarkan, hasil penelusuran dan investigasi wawancara wartawan media dilapangan bahwa, dikatakan Sekretaris dan Kepala Bidang Keluarga Berencana, Autina, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, pada, Kamis (07/4/2022) pukul 11.56 Wib. Dirinya menjelaskan tidak begitu mengetahui terlalu dalam.
“Tahun 2020 itu saya tidak tahu kalau ada anggaran, sabab saat itu memang tidak ada kegiatan juga akibat Pandemi Covid 19,”Ujarnya.
Lanjut dia, untuk program KB dulu ada kegiatan pada peningkatan kualitas dan pelayanan bagi keluarga pra sejahtera, berupa pelayanan KB dari tim KB keliling yang di SK kan oleh Bupati dari Dinas, Faskes, Bidang, Penyuluh, dan Kader-kader. Untuk Kader diambil dari Tiyuh satu orang dengan gaji per bulan Rp.100 ribu.
“Untuk pengadaan-pengadaan barang kita tidak, apalagi pengadaan dari perusahaan. Kalau Alkon dari Droping Provinsi. Dan mekanisme penyalurannya juga langsung kepada para akseptor sesuai jadwal,”Tuturnya Autina.
Saat ditanya mengenai program peningkatan pelayanan dan penyuluhan melalui Balai Penyuluhan KB tahun 2020, dirinya kurang tahu dan mengatakan tidak ada kegiatan itu karena waktu itu Covid-19.
“Sementara untuk kegiatan kesatuan gerak PKK KB dan Kesehatan tahun 2020 itu saya pastikan tidak ada, sebab terakhir 2019 kegiatan itu.”Jelasnya.
Adapun kendaraan dinas plat merah, dia mengatakan ada Bus satu unit, Angkutan Alkon satu unit, dan Strada satu unit. Namun, terkait pemeliharaan dia tidak tahu, bahkan kalau yang Strada itu sudah lama rusak tidak dibenarkan.
“Adapun program penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan dan pembinaan kesertaan KB, itu program berupa pembinaan di kelompok-kelompok, yakni Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Itu memang ada masuk program kita.” Katanya.
Lanjut dia, terkait program pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rakor Kecamatan, Rakordes dan lokakarya, itu saya juga kurang paham, karena kegiatan Penyuluh,”terangnya.
Sementara Sekretaris DPPKB Tubaba, Heri mengatakan, dirinya tidak pernah sama sekali terlibat dengan kegiatan-kegiatan di dinas tersebut.
“Untuk kegiatan tahun 2020 tidak pernah saya ketahui. Itu langsung ditangani oleh pak kadis dan bendahara,”kata dia.
Saat ditanyai wartawan mengenai penggunaan anggaran tahun2021, berkaitan dengan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, pemeliharaan, pajak kendaraan dinas operasional. Heri menegaskan, kegiatan tersebut tidak ada.
Lanjutnya, begitu juga dengan kegiatan pelaksanaan operasional program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rakordes dan Mini lokakarya (minilok) da kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan.Heri menegaskan, kedua Item tersebut tidak terlaksana.
“Gak ada tuh kegiatannya, abang ga pernah tau,”kata dia.
Sementara itu, berdasar penelusuran media, anggaran kegiatan DPPKB Tubaba tahun 2020 diantaranya adalah belanja langsung yang terealisasi sebesar 4 miliar, terdiri dari Program KB 3,6 miliar, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 192 juta, dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 207 juta.
Selain itu, Program Peningkatan pelayanan dan penyuluhan melalui Balai Penyuluhan KB tahun 2020 menelan anggaran 2,3 miliar. Kegiatan kesatuan gerak PKK KB dan Kesehatan tahun 2020 dengan anggaran 24 juta.
Pada Anggaran Belanja Langsung tahun 2021 Program KB mencapai 4 miliar hampir sama dengan tahun 2020.
Hingga berita ini dilangsirkan, Kepala DPPKB Tubaba belum dapat dikonfirmasi secara resmi,”(Madi)
