TULANG BAWANG BARAT Lampung.sumselnews.co.id |
Makin Terkuak Anggaran Empat Miliar yang bersumber dari dana Alokasi khusus (DAK) Tahun Anggaran 2020-2021 diduga berlumuran masalah sarat penyimpangan korupsi Nurmansyah Kepala Dinas pengedalian penduduk dan keluarga berencana (PPKB) kabupaten Tulang Bawang Barat provinsi Lampung, bungkam.
Betapa tidak Pasalnya berdasarkan hasil keterangan dari beberapa penyuluh KB di sejumlah kecamatan di Tubaba, mengaku tidak pernah menerima bantuan dan tidak mengetahui sama sekali terkait realisasi anggaran dari Dinas PPKB pada tahun 2020 – 2021.
Dikatakan Ngatiyem, Penyuluh KB Kecamatan Tumijajar, bahwa Penyuluh KB tingkat kecamatan memiliki tiga program. Ketiga program tersebut tidak menggunakan dana dari Dinas PPKB.
” Kami tidak pernah menggunakan Anggaran dari Ketiga program itu diantaranya program Ketahanan keluarga, Kependudukan dan satunya saya lupa. Semua kegiatan tersebut tidak ada anggaran yang berasal dari Dinas PPKB Tubaba,”ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, pada Senin (4/4/2022) lalu.
Diungkapkannya, di Kecamatan Tumijajar terdapat 10 kader Penyuluh KB, yang berada di tiap-tiap tiyuh (desa) di kecamatan tersebut.
“demi alloh mas Para kader tidak memiliki insentif atau gaji. Para kader KB merupakan orang-orang yang benar-benar mengabdi untuk masyarakat. Tidak pernah sama sekali menerima gaji apapun dari DPPKB Kabupaten,”beber Ngatiyem.
Sentara saat ditanya soal mekanisme pendanaan kegiatan, Ngatiyem menyatakan semua keuangan kegiatan diatur oleh DPPKB Tubaba. Sementara Penyuluh tugasnya menjadi fasilitator.
“Setiap ada kegiatan, sepeserpun kami tidak mengetahui tentang anggaran. Tugas kami menyiapkan tempat dan lain sebagainya. Hanya itu tugas kami. Urusan anggaran kami tidak tahu. Semua sudah diatur orang dinas,”ucapnya.
Terkait kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan KB bagi keluarga Pra sejahtera, Wawan membenarkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan berupa pembinaan agar keluarga tersebut memiliki tingkat kesejahteraan yang baik.
“Kegiatannya hanya mengarahkan masyarakat untuk membuat keripik pisang, dan kegiatan usaha lainnya, yang memang anggarannya secara mandiri dari masing-masing masyarakat, tidak ada bantuan anggaran dari Dinas PPKB,”pungkasnya.
Ditempat terpisah, saat ditemui dikantornya, Kepala Dinas PPKB Nurmansyah enggan berkomentar terkait anggaran kegiatannya. Justru mengklaim bahwa anggaran tersebut sudah direalisasikan dan dilaksanakan dengan sepenuhnya.
“Semua kegiatan tahun 2020 dan tahun 2021 sudah kita laksanakan sepenuhnya,”elaknya pada, Senin (11/4/2022).
Diberitakan sebelumnya, bahwa anggaran kegiatan DPPKB Tubaba tahun 2020 terdiri dari belanja langsung yang terealisasi sebesar 4 miliar, terdiri dari program Keluarga Berencana sebesar 3,6 miliar, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 192 juta, dan program Pelayanan Administrasi Perkantoran 207 juta.
Selain itu, program Peningkatan pelayanan dan penyuluhan melalui Balai Penyuluhan KB tahun 2020 menelan anggaran 2,3 miliar. Kegiatan kesatuan gerak PKK KB dan Kesehatan tahun 2020 dengan anggaran 24 juta, dan program peningkatan kualitas pelayanan KB bagi keluarga pra sejahtera dan KS yang bersumber dari dana DAK sebesar 1,19 miliar.
Pada Anggaran Belanja Langsung tahun 2021 Program KB juga mencapai 4 miliar hampir sama dengan tahun 2020. (Madi)
