TULANG BAWANG BARAT Lampung.sumselnews.co.id |
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) provinsi Lampung Soroti indikasi adanya dugaan penyimpangan Realisasi Anggaran pada kegiatan Dinas kesehatan dan BOK puskesmas Tahun 2021.
Ketua Komisi II DPRD Tubaba, Sudirwan,S,sos, mengatakan
Saat menggelar Rapat dengar pendapat bersama Dinkes dan Direktur RSUD dirinya meminta Kepala Puskesmas dapat menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun Anggaran 2021,tegasnya pada Rabu (27/7/2022) sekira pukul 14.15 WIB.
“Hearing hari ini tidak ada kesimpulan secara real, sebab laporan pihak Dinkes, RSUD dan 16 kepala Puskes tidak detail per item baik realisasi anggaran BOK,JKN, begitu juga Anggaran yang telah direalisasikan oleh dinkes Tubaba terkesan ada yang di tutup-tutupi, kita minta secara transparan sudah sejauh mana progres capaiannya,” kata, Sudirwan.
Komisi II DPRD, tubaba juga menyatakan pihaknya menduga adanya aroma ketidak beresan dalam realisasi Anggaran semua pihak terkait lantaran saat ditanya soal realisasi Anggaran seluruh kegiatan non fisik ataupun fisik tahun anggaran 2021 tidak dapat menyampaikan secara gamblang.
“Jadwal hearing ini sudah dua kali kita jadwalkan sebelumnya semua pihak sudah kita ingatkan namun hadir hari ini hanya menyodorkan kertas yang mereka tulis tangan saat mengikuti hearing terkait realisasi anggaran.
Kami meminta kepada mereka dapat mengirim data-data realisasi anggaran kepada kami, dan akan kita pelajari semua itu, sebab setiap pekerjaan itu pasti ada kesalahan, hanya saja fatal atau tidak itu merupakan kewenangan DPRD untuk melakukan evaluasi dan pengawasan .” Tegasnya.
Sudirwan, mengungkapkan berkaitan selisih anggaran yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan beberapa waktu lalu, ternyata mereka mengakui beralasan bahwa terjadi kesalahan, karena anggaran itu belum termasuk menghitung anggaran yang ada di BLUD, dan itu sudah disinkronkan mereka dengan BPKAD.
“Apapun anggaran yang telah diketuk palu, artinya sudah kita anggap teraudit. Untuk itu, dalam upaya pengawasan, kami meminta semua laporan realisasi Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan RSUD agar mengirim data-data paling lambat Pekan depan. Nanti setelah kita terima data realisasi mereka akan langsung kita cek fisik di lapangan apakah benar-benar sesuai atau tidak begitu juga dengan capaian kegiatan non fisik lainnya.”Jelasnya.
Sementara itu, dalam Hearing tersebut kepala Dinas Kesehatan Majril, membantah Berkaitan perbedaan atau selisih anggaran sebelumnya menurutnya sudah Benar semua tidak ada yang salah.
“Sebenarnya anggaran itu benar semua tidak ada yang selisih, hanya saja yang kami sampaikan beberapa waktu lalu berdasar data Dinas Kesehatan saja tidak termasuk menghitung anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD.
Misalnya anggaran Alat Kesehatan senilai 4,7 Miliar, memang Dinas Kesehatan hanya merealisasikan 1,8 Miliar, tetapi ternyata sisanya ada di RSUD. Kemudian ada lagi anggaran 155 juta buat listrik air dan lain-lain, ternyata juga sisanya ada di RSUD.” kata dia.
Kepala dinkes Tubaba Majril dalam Hearing tersebut mengaku pihaknya juga telah menyampaikan, untuk anggaran di RSUD tersebut terserap hanya sekitar 84 persen.
“Sebenarnya anggarannya 3 Miliaran, tapi tidak terserap semua
Begitu juga Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas itu juga hanya terealisasi 69 persen, permasalahannya karena pada tahun 2021 itu ada gelombang kedua Covid 19, dan anggaran yang tersisa kembali ke Negara.”tukasnya.
Sementara sebelumnya Sudirwan Ketua komisi ll DPRD Tubaba juga telah melakukan pemangilan terhadap majril, kepala dinas kesehatan setempat pada senin (25/7/2022) lalu.
Ketua komisi ll DPRD Tubaba Sudirwan mengutarakan agenda pemanggilan tersebut dia meminta terhadap kepala dinas kesehatan majril agar dapat menghadirkan 16 kepala puskesmas dan direktur rumah umum (RSUD) dalam jadwal agenda hearing yang sudah dijadwalkannya.
“Hari ini kami sudah memanggil kepala dinas kesehatan majril, untuk mengklarifikasi informasi yang terus berkembang di sejumlah awak media tentang dana BOK dan JKN.
Dikarenakan dana BOK itu dari kas daerah langsung ke rekening puskesmas,dan hari Rabu besok kita akan segera melakukan pemanggilan kepada semua kepala puskesmas dan direktur RSUD berikut kepala dinas kesehatan.”pintanya.
Dia juga mengatakan terkait beda angka anggaran sekian dinas terkait akan berkordinasi dengan BPKAD terlebih dahulu dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pembentukan Tim pansus.
“Kita mencari informasi keterangan dari puskesmas dan dinas kesehatan untuk segera memberikan bukti pelaporan ke dewan.”singkatnya.
Sementara saat dikonfirmasi Sejumlah awak media Seusai memenuhi pemanggilan Ketua komisi ll DPRD Tubaba, majril kepala dinas kesehatan setempat mengakui telah dimintai keterangan seputar realisasi anggaran BOK, JKN dan anggaran dinkes tubaba tahun Anggaran 2021.
“Kami akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak BPKAD dan RSUD ,karenakan BPKAD yang memberikan statement saat ketuk palu di dewan, kalau untuk rumah sakit umum(RSUD) sendiri kita juga akan segera berkordinasi terkait bantuan langsung umum daerah (BLUD),”kata majril.
Saat di singgung sejumlah awak media terkait pemberitaan yang beredar yang tengah menjadi perhatian pihak kejaksaan (kejari) Tulang Bawang (Tuba) akan melakukan pendalaman terkait realisasi Anggaran kegiatan dinas kesehatan Dan BOK puskesmas.
” Saya sebagai warga yang baik, saya siap jika harus mendapatkan pemanggilan dari pihak kejaksaan negeri (kejari) Tulang Bawang (Tuba) jika saya di panggil, singkatnya. (Madi)
