TANGGAMUS | Realisasi anggaran dana desa (ADD) Tahun 2022 Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung diduga sarat dikorupsi.
Dugaan yang mencuat akhir akhir ini membuat masyarakat ramai bertanya tanya, kemana realisasi dana desa tahun anggaran 2022.
Pasalnya, informasi yang kami himpun, Kepala Pekon Datar Lebuay menganggarkan anak kambing sebesar 1,7 juta per ekor, dengan kuota 60 ekor kambing.
Salah satu sumber dari masyarakat yang engan sebutkan nama menyayangkan bahwa, angaran untuk belanja anak kambing tersebut sangat fantastis yakni sebesar 1.7 juta per ekor, padahal sesuai pasaran harga anak kambing sekitar 800 ribu per ekor sehingga diduga untuk pembelian kambing dimark up.
Selain itu menurut sumber dimasyarakat, dugaan mark’up realisasinya pun tidak jelas, bahkan masyarakat mengatakan diduga kambing kambing itu beberapa ada yang meninggal, sehingga untuk spj nya duga dipakai foto dari google, ujar mereka.
Lebih lanjut, anggaran tersebut hanya terealisasi kurang lebih 30 ekor, dan diduga hanya dibagikan kepada aparatur pekon, tidak ke masyarakat.
“Hal tersebut membuat kami sakit hati pak,” ujar warga.
Kemudian menurutnya masih banyak permasalahan yang ada dipekon tersebut, seperti pelebaran jalan yang bersumber dari 20% ketahanan pangan, diduga fiktip karena belum terleasasi, 3 gorong gorong, 1 gorong rehab gorong gorong lama , 2 gorong gorong diduga fiktif.
“Gaji aparat pekon selama 2 bulan diduga dipakai kepala pekon,” tuturnya.
Hartono Kepala Pekon Datar Lebuay saat dikonfirmasi oleh awak media mengatakan, bahwa realisasi belanja kambing tersebut dimulai dari aparatur dulu, kemudian bergilir.
“Kalau kambing itu baru kita mulai dari aparatur dulu, kan giliran bisa gantian mengurus, kesepakatan kami nanti berbagi dengan yang lain, misalnya 2 satu tahun 1 setorin umpama 1 nya lagi disetorin, kita ini baru mulai sudah berjalan sudah kita sampaikan, inikan ada 8 dusun masing masing kita serah kan kepala dusun, informasi yang mengatakan kambing hanya saya realisasi kan 30 ekor itu tidak benar,” ujar kakon.
“Untuk masalah pelebaran jalan, itu memang tetap anggaran ditahun ini tetap kita, kecuali lewat tahun ini ,untuk nilainya 60 juta itu kan 20 % ketahanan pangan ,untuk lokasi pelebaran jalan kita buat, kampung muning sudah ada badan jalan,” ujarnya.
“Untuk gorong gorong ada 3 ada yang rehab , yang dua buat baru”, kata Hartono.
Diterangkan lebih lanjut oleh kakon terkait gaji aparatur pekon, dirinya mengatakan memang belum tersalurkan karena menunggu penyelesaian pajak.
“Intinya gini, kan kemarin ini agak luar biasa banyak PBB 29 juta , baru 9 juta yang masuk, inikan belum ada 50% persen,” Tutupnya.
Dirinya pun mengakui bahwa gaji/siltap aparatur pekon di bayarkan untuk pajak terlebih dahulu.
Ini tersebut membuat penilaian dikalangan masyarakat dan aparatur Pekon tersebut menjadi negatif karena menurut mereka sama dengan merampas hak aparatur Pekon, ujar salah satu masyarakat yang ingin nama dirahasiakan, Senin 17/10/2022.
(AP)
