TUBABA, LAMPUNG.SUMSELNEWS.CO.ID – Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau Inspektorat akan segera melakukan investigasi terhadap belanja Ketahanan Pangan Tiyuh Karta Raya secara mendetail. Hal ini disampaikan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat, Perana Putra, melalui Muslim selaku Irban V, Senin (21/04/2025) di Gedung DPRD Kabupaten Tubaba.
“Kita masih menunggu laporan dari Irban I. Setelah itu, kami akan melakukan investigasi. Apakah program Ketahanan Pangan tersebut benar-benar menyasar masyarakat atau ada indikasi pengondisian kepada pihak tertentu,” ujar Muslim.
Muslim menjelaskan bahwa proses audit akan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) selama 10 hari kerja, selama Tiyuh kooperatif dalam pemeriksaan. Namun, tidak menutup kemungkinan waktu akan bertambah jika terdapat keterlambatan dalam penyajian data oleh pihak Tiyuh.
“Penugasan audit adalah 10 hari. Bila objek pemeriksaan kooperatif dan dapat menghadirkan data tepat waktu, maka selesai sesuai jadwal. Namun jika tidak, waktunya bisa molor,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan kejanggalan atau indikasi kerugian negara, pihaknya akan memberikan rekomendasi sebagai upaya penegakan tata kelola yang baik.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh (DPMT), Sofyan Nur, saat dikonfirmasi pada Rabu (16/04/2025) menegaskan bahwa perlu dilihat terlebih dahulu jenis pengadaan dari program tersebut.
“Kalau belanja itu untuk diserahkan ke masyarakat, seperti kambing atau benih tanaman, maka tanggung jawab ada pada penerima. Pemerintah hanya menyalurkan bantuan,” jelasnya.
Sofyan menyatakan, kegagalan program bisa terjadi karena dua faktor utama: alam dan korupsi. Bila karena korupsi, itu ranah Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum. Namun, bila karena kondisi alam atau teknis, itu di luar kendali pemerintah.
“Saya tanam singkong, hasilnya bagus tapi harga jual rendah, itu gagal juga. Kita ini bukan dukun yang bisa jamin program berhasil,” tambahnya.
Sofyan juga menegaskan bahwa program ketahanan pangan akan dialihkan ke BUMT/D pada 2025 agar dikelola secara bisnis dan lebih terukur keberhasilannya.
Hasil investigasi sementara tim media menemukan bahwa belanja Ketahanan Pangan Tiyuh Karta Raya diwujudkan dalam bentuk kolam, kebun, dan kandang. Bibit diberikan ke masyarakat dengan sistem tanam mandiri, pakan diberikan bersamaan dengan bibit ikan, dan kambing diberikan melalui sistem bergulir.
Namun, dalam wawancara dengan salah satu penerima program yang juga peternak, diketahui bahwa kesepakatan yang ada hanya bersifat lisan.
“Kita cuma urus saja mas, berdasarkan musyawarah di balai Tiyuh. Tidak ada perjanjian tertulis,” ucapnya sembari mencacah singkong sebagai pakan ternak.
Camat Tulang Bawang Udik, Iwan Setiawan, saat dikonfirmasi pada Senin (14/04/2025), menyatakan bahwa tanggung jawab pelaksanaan program sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Tiyuh.
“Kecamatan hanya memantau pelaksanaan. Penganggaran dan pelaksanaan adalah kewenangan Kepala Tiyuh sebagai pengguna anggaran,” ujarnya.
Menurutnya, pedoman pelaksanaan program mengacu pada Peraturan Menteri Desa terkait kewajiban 20% anggaran untuk ketahanan pangan. Namun hingga kini, belum ada regulasi spesifik dari Kabupaten mengenai keberlanjutan program tersebut.
Hingga Kamis (17/04/2025), Irban I yang bertugas sebagai auditor belum dapat memberikan informasi lebih lanjut karena masih dalam tahap penelaahan dokumen dan persiapan cek fisik.
“Kami masih olah dokumen dan akan melakukan cek fisik. Belum bisa beri keterangan sekarang,” jawab Irban I melalui WhatsApp.
Dugaan penyelewengan dalam Program Ketahanan Pangan Tiyuh Karta Raya kini menjadi perhatian serius berbagai pihak. Investigasi mendalam yang akan dilakukan Inspektorat diharapkan mampu mengungkap kejelasan penggunaan anggaran, serta menjamin program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
(MADI)
