Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan melalui optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan sasaran berbagai program pembangunan.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin Rapat Koordinasi Pemanfaatan DTSEN untuk Intervensi Program Pemerintah Provinsi Lampung di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (30/4/2026).
Marindo menekankan seluruh program pemerintah daerah harus difokuskan kepada kelompok masyarakat desil 1 dan desil 2 agar bantuan dan intervensi yang diberikan benar-benar tepat sasaran serta memberikan dampak yang terukur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Seluruh program harus terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran secara efektif,” ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Lampung Anang Risgiyanto, Kepala Dinas Sosial Aswarodi, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Ganjar Jationo, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution, serta Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Lampung Slamet Riyadi.
Dalam paparannya, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menjelaskan DTSEN memungkinkan identifikasi masyarakat miskin dilakukan secara lebih akurat melalui pendekatan by name by address. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mengetahui secara pasti penerima manfaat sehingga kebijakan yang disusun menjadi lebih efektif.
BPS juga memperkenalkan aplikasi visualisasi data SIGER yang membantu pemerintah daerah menganalisis kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan karakteristik wilayah, tingkat kesejahteraan, hingga kondisi perumahan sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Anang Risgiyanto menyoroti pentingnya peningkatan kualitas data melalui proses ground checking dan pemutakhiran berkala untuk meminimalkan kesalahan data penerima manfaat.
Koordinator PKH Provinsi Lampung Slamet Riyadi menambahkan, saat ini terdapat lebih dari 380 ribu keluarga penerima manfaat PKH di Lampung yang didampingi oleh 1.549 pendamping di 229 kecamatan. Pemutakhiran data terus dilakukan agar seluruh bantuan sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya.
Melalui penguatan integrasi data dan kolaborasi lintas sektor, Pemprov Lampung optimistis program penanggulangan kemiskinan ke depan akan semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Sumber: Kominfo Provinsi Lampung
