Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung.
Pencanangan ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas bersama jajaran BKD sebagai bentuk komitmen seluruh aparatur dalam mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi.
Dalam arahannya, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang transparan dan berkualitas.
Ia juga mendorong pemanfaatan sistem digital dalam tata kelola kepegawaian guna meningkatkan profesionalisme, memperkuat pengawasan, serta mencegah potensi penyimpangan.
Melalui pencanangan ini, BKD Provinsi Lampung diharapkan mampu menjadi motor penggerak reformasi birokrasi dan menghadirkan pelayanan kepegawaian yang semakin efektif, bersih, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
