PRINGSEWU | Sejumlah warga dari 10 pekon di Kecamatan Pagelaran Utara serta perwakilan dari Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu pada Selasa (27/5/2025). Mereka menyuarakan keresahan atas kerusakan infrastruktur jalan yang dinilai telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa penanganan.
Audiensi yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu itu juga turut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, yakni Ketua DPRD Suherman, Wakil Ketua II Hermawan, serta anggota Fraksi PDI Perjuangan Ediyanto. Kehadiran wakil rakyat ini menjadi bukti keseriusan lembaga legislatif dalam merespons langsung keluhan masyarakat.
Ketua DPRD Pringsewu, Suherman, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh aspirasi masyarakat dan akan mendorong percepatan realisasi pembangunan jalan di wilayah terdampak. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemkab untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Permasalahan ini bukan hal baru, dan kami di DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan serta penganggaran agar pembangunan bisa lebih merata, termasuk di wilayah Pagelaran Utara dan Banyumas,” ujar Suherman.
Wakil Ketua II DPRD, Hermawan, juga menegaskan bahwa lembaganya akan mengawal proses ini hingga terealisasi. Menurutnya, tidak boleh ada wilayah yang tertinggal dari pembangunan, apalagi menyangkut infrastruktur vital seperti jalan penghubung antar kecamatan.
Sementara itu, tokoh masyarakat Kecamatan Pagelaran Utara, Nasir, menyebutkan bahwa lebih dari 80 persen jalan di wilayahnya tidak pernah tersentuh pembangunan sejak pemekaran Kabupaten Pringsewu dari Lampung Selatan.
“Akses utama menuju Banyumas dan jalan-jalan pekon rusak berat. Tidak pernah dibangun sejak zaman Kabupaten Lampung Selatan,” ujar Nasir.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu menyatakan bahwa pemerintah daerah tengah mengupayakan pembangunan infrastruktur melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) atau program Instruksi Presiden (Inpres). Apabila hingga tahun 2027 belum ada bantuan pusat, maka Pemkab akan mengalokasikan pembangunan melalui APBD.
Untuk jangka pendek, penanganan awal akan dilakukan melalui penimbunan dan pengglederan jalan yang direncanakan pada anggaran perubahan 2025.
Sebelumnya, masyarakat sempat merencanakan aksi unjuk rasa di depan kantor bupati. Namun rencana tersebut dibatalkan setelah adanya kesepakatan bersama untuk menyampaikan aspirasi melalui dialog terbuka dan damai.
Haryadi, Ketua Karang Taruna Kecamatan Pagelaran Utara, mengaku masyarakat sudah terlalu lama menunggu perhatian pemerintah.
“Kami berharap tidak hanya janji, tapi ada pelaksanaan nyata. Warga sudah sangat lelah dengan kondisi jalan yang rusak parah,” katanya.
Senada, Sugiyanto dari Kecamatan Banyumas menambahkan bahwa masyarakat hanya menuntut keadilan pembangunan yang merata.
Audiensi berlangsung selama beberapa jam dan ditutup dengan komitmen dari pemerintah daerah, disertai pengawalan dari DPRD Pringsewu, untuk segera menindaklanjuti keluhan masyarakat secara bertahap dan terukur.
Editor | Darmawan (Korwil Lampung)
