Tulang Bawang Barat, [ http://Lampung.sumselnews.co.id ] – Kantor Desa atau Tiyuh Karta Sari, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, terlihat kosong dan tidak memberikan pelayanan saat jam kerja pada Rabu (9/4/2025) sekitar pukul 12.30 WIB. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai kinerja pemerintah tiyuh setempat.
Ketidakhadiran Kepala Tiyuh dan seluruh perangkatnya saat jam kerja memunculkan dugaan kuat bahwa mereka “makan gaji buta” alias menerima gaji tanpa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya. Tim awak media yang berkunjung untuk bersilaturahmi dan melakukan konfirmasi terkait program kegiatan tiyuh justru mendapati kantor dalam keadaan tertutup rapat dan terkunci dari luar, tanpa satu pun pegawai terlihat di lokasi.
Ironisnya, kantor pemerintahan yang seharusnya menjadi pusat pelayanan publik justru tampak seperti rumah pribadi yang tak berpenghuni. Padahal, di depan kantor tersebut terpampang jelas papan informasi mengenai anggaran penyelenggaraan pemerintahan tiyuh, menunjukkan bahwa ada dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan tersebut.
“Bagaimana warga bisa mengurus keperluan administratif atau menyampaikan keluhan, jika tidak ada satu pun perangkat tiyuh yang berada di tempat?” keluh salah satu warga yang enggan disebutkan namanya kepada tim media.
Sementara itu, Penjabat (PJ) Kepala Tiyuh Karta Sari, Rita Utari, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp menyatakan bahwa pada saat itu merupakan jam istirahat. Ia juga mengaku tengah menghadiri undangan acara halalbihalal yang digelar oleh Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Busroni, di Taman Fais, Tiyuh Way Sido.
“Itu jam istirahat, saya diundang Ahi Busroni ke Taman Fais, ada acara halalbihalal,” ujar Rita Utari melalui pesan singkat.
Meskipun demikian, fakta bahwa kantor ditinggalkan kosong tanpa satupun petugas yang berjaga tetap menjadi sorotan serius. Mengingat pentingnya pelayanan publik yang optimal, hal ini seharusnya tidak terjadi, terlebih lagi pada jam kerja resmi yang telah diatur oleh pemerintah daerah maupun pusat.
Tim media mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk segera mengevaluasi kinerja perangkat tiyuh, khususnya di wilayah Karta Sari. Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama, dan keberadaan perangkat tiyuh di kantor selama jam kerja seharusnya menjadi suatu kewajiban, bukan pilihan.
Jika dibiarkan, kondisi semacam ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tiyuh serta berdampak buruk terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan.
(Madi)
