WAY KANAN — Proyek pembangunan sumur bor di Kampung Bengkulu Tengah, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, tengah menjadi sorotan publik. Proyek yang dibiayai dari anggaran tahun 2024–2025 ini diduga menyimpan sejumlah kejanggalan yang memicu kontroversi di kalangan masyarakat dan media.
Pada Sabtu (17/05/2023), tim media dari berbagai elemen kembali melakukan investigasi lanjutan untuk menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya mengenai dugaan penyimpangan proyek. Namun, upaya untuk mengonfirmasi kepada Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Bengkulu Tengah tak membuahkan hasil. Ketua BPK tidak berada di tempat saat tim media menyambangi kediamannya.
Tim kemudian bergerak ke lokasi pembangunan sumur bor yang berada di Dusun II kampung tersebut. Dari hasil penelusuran, salah satu warga yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa sumur bor yang dibangun hanya memiliki kedalaman sekitar 48 meter, menggunakan 12 batang pipa dengan panjang masing-masing 4 meter.
Pernyataan warga tersebut bertolak belakang dengan keterangan Kepala Dusun setempat. Kadus menyatakan bahwa kedalaman sumur mencapai 62 meter, berdasarkan informasi dari para pekerja proyek. Ia juga menyampaikan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari tahap II tahun anggaran 2025. Terkait tidak adanya papan informasi proyek di lokasi, Kadus berdalih bahwa papan proyek sengaja dilepas agar tidak dirusak oleh anak-anak.
Namun, pernyataan berbeda kembali muncul dari Sekretaris BPK Kampung Bengkulu Tengah, berinisial M. Ia mengungkapkan bahwa pembangunan sumur bor di Dusun II justru termasuk dalam tahap pertama.
Ketika tim media mencoba meminta klarifikasi dari tenaga teknis penyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek, inisial R, melalui pesan WhatsApp, yang bersangkutan menolak memberikan informasi dengan alasan keselamatan pribadi. “Sama saja saya bunuh diri apabila saya memberikan isi dari RAB tersebut kepada kalian,” ungkapnya dalam pesan singkat.
Menanggapi polemik ini, Beni Kasria, Kepala Biro Way Kanan dari Sumsel News, menyatakan komitmennya bersama tim untuk terus menggali informasi serta menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang terjadi.
“Adanya perbedaan keterangan antara warga dan aparatur kampung menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi dan pelaksanaan proyek di lapangan. Kami mendorong instansi terkait untuk segera turun tangan dan melakukan pemeriksaan langsung di lokasi,” tegas Beni.
Perbedaan informasi mengenai volume pekerjaan serta absennya papan informasi proyek menambah daftar dugaan pelanggaran administrasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Diperlukan pengawasan lebih ketat dari pihak berwenang agar pembangunan yang dibiayai dari uang negara dapat berjalan sesuai aturan dan harapan warga.
Belum ada keterangan resmi dari Kepala Kampung terkait hal ini. Kami masih berusaha menggali informasi dan konfirmasi kepada pihak pihak terkiat.
(Tim)
