Sulawesi Tenggara, lampung.sumselnews.co.id
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional ( ATR/BPN ), Nusron Wahid, meminta jajaran Kantor Wilayah ( Kanwil ) BPN Provinsi Sulawesi Tenggara untuk percepat proses validasi data pertanahan, mengurangi risiko terjadinya konflik, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi Masyarakat, Rabu ( 28/5/2025 ).
“Saya minta tolong, dalam validasi data pertanahan ini harus ada strategi khusus untuk penyelesaiannya. Mumpung saat ini kita sedang bermigrasi ke sistem digital, ini momentum yang harus dimanfaatkan,”ujarnya Nusron Wahid Menteri ATR/Kepala BPN.
Percepatan validasi data pertanahan yang dilakukan juga perlu diikuti dengan perbaikan kualitas pelayanan. Menteri Nusron menyebut, 75-80% tugas Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan, yang mana bersentuhan erat dengan Masyarakat.
Menurutnya, ada dua isu yang sering dikeluhkan Masyarakat, yaitu soal waktu proses dan pungutan liar ( Pungli ). Untuk mengatasi hal tersebut, ia menilai perlu dilakukan penyederhanaan proses bisnis, penggunaan teknologi digital, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ( SDM ).
Menteri Nusron juga menginginkan agar SDM yang bertugas sebagai garda terdepan terus mengembangkan kemampuan diri. Termasuk, bagi para Kepala Kantor Pertanahan ( Kantah , Kepala Seksi, hingga Petugas Loket Kantah.
Terkait SDM itu sendiri, Menteri Nusron mengaku sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri ( Rapermen ) yang mengatur jalur karier ASN ATR/BPN, mulai dari Staf, hingga posisi Direktur dan Dirjen. Rapermen tersebut juga akan mengatur mekanisme rotasi, mutasi, serta sertifikasi manajemen risiko sehingga setiap ASN memiliki kejelasan dalam pengembangan Karier, durasi penugasan, dan area kerja, ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi ll Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI ), Bahtra, menegaskan komitmen DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi lintas sektor dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di Sulawesi Tenggara. Namun, ia meminta seluruh jajaran Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan kecepatan dan respons dalam menangani laporan Masyarakat.
“Sering kali BPN disalahkan, Masyarakat tidak tahu bahwa pengurusan tanah ini juga tergantung pada alas hak dari tingkat bawah. Mohon juga agar disosialisasikan ke Masyarakat bahwa pengurusan tanah ini tidak Semata-mata urusan BPN. Ada proses administrasi dari bawah yang harus dipenuhi. Jadi mari kita bekerja sama, jangan saling menyalahkan,” imbuhnya Bahtra Wakil Ketua Komisi ll DPR RI.
Khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara, jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat hingga saat ini mencapai 78,55% atau sekitar 1,4 juta bidang tanah. Di antaranya juga termasuk tanah wakaf dan rumah ibadah yang saat ini telah mencapai 1.252 Bidang atau 24,59% dari target 5.091 Bidang.
“Kami telah menerima arahan dari pak Menteri. Kami akan menyusun roadmap percepatan sertipikasi tanah wakaf yang ditargetkan selesai dalam Tiga Tahun. Insyaallah tidak terlalu sulit, yang terpenting adalah kesiapan Infrastruktur,” Rahmat Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara.
Turut hadir mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan ini, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh: Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis: serta Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati. Turut mengikuti pengarahan oleh Menteri Nusron, seluruh Pejabat Administrator dan seluruh Pejabat Pengawas di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Tutupnya.
