JAKARTA — Kinerja keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) kembali menjadi perhatian publik. Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara (PTN), Dra. Kasihhati, menilai perlunya penguatan tata kelola perusahaan di tengah tantangan sektor energi yang semakin kompleks.
Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Jumat (27/3/2026), Kasihhati menyoroti tren peningkatan utang PLN yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
“Total utang PLN pada 2024 tercatat sekitar Rp711,2 triliun, meningkat dari Rp655 triliun pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini perlu dicermati secara hati-hati dalam konteks keberlanjutan keuangan perusahaan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyinggung penurunan laba bersih PLN dari Rp22 triliun pada 2023 menjadi Rp17,7 triliun pada 2024. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikator penting untuk evaluasi kinerja secara menyeluruh.
“Sebagai penyedia listrik nasional, PLN memegang peran strategis. Karena itu, pengelolaan harus mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas,” kata Kasihhati.
Soroti Indikasi Awal, Minta Audit Objektif
Kasihhati turut mengungkap adanya indikasi awal ketidaksesuaian pencatatan dalam laporan keuangan dengan nilai sekitar Rp20,9 triliun pada 2026. Namun demikian, ia menegaskan bahwa informasi tersebut masih bersifat indikatif dan memerlukan verifikasi lebih lanjut.
“Perlu audit investigatif oleh lembaga berwenang agar informasi yang beredar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat,” ujarnya.
Dorong Evaluasi Manajemen PLN
Terkait hal tersebut, Kasihhati mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran manajemen PLN secara objektif dan profesional, termasuk pada level pimpinan tertinggi.
Ia menyebut, evaluasi diperlukan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan perbaikan kinerja, bukan sebagai bentuk penilaian sepihak.
“Jika terdapat persoalan dalam pengelolaan, maka evaluasi perlu dilakukan secara terukur dan berbasis data,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat sebagai pelanggan tidak seharusnya menjadi pihak yang terdampak apabila terjadi persoalan dalam tata kelola atau kebijakan perusahaan.
Kritisi Komunikasi Publik Sektor Energi
Kasihhati juga menyoroti pentingnya komunikasi publik pemerintah dalam merespons isu energi. Ia menilai penyampaian informasi harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan tidak menimbulkan persepsi yang meresahkan masyarakat.
“Komunikasi publik perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan masyarakat,” ujarnya.
Menunggu Klarifikasi Resmi
Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN, Kementerian BUMN, maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan tersebut.
Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait guna memperoleh konfirmasi dan klarifikasi sebagai bagian dari penerapan prinsip keberimbangan pemberitaan.
Konteks Sektor Kelistrikan
Sejumlah pengamat menilai sektor kelistrikan nasional tengah menghadapi tantangan besar, mulai dari kebutuhan investasi infrastruktur, transisi energi, hingga dampak dinamika geopolitik global.
Di sisi lain, PLN sebelumnya menyatakan bahwa strategi pembiayaan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya pembangunan jangka panjang guna menjaga ketahanan energi nasional.
(Tim/SUF)
