TULANG BAWANG BARAT Lampung.sumselnews.co.id | menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) RI menangapi terkait adanya persoalan dugaan kasus pungli Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh sejumlah oknum pendamping di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, pada beberapa waktu lalu.
Hal itu disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini melalui Kasubdit Bantuan Sosial Kemensos RI Keukeu Komarawati kepada wartawan media, bahwa pihaknya akan menindak lanjuti informasi dari pemberitaan media.
Pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu, dan melakukan pengecekan melalui Identitas masyarakat penerima manfaat seperti KTP atau KK para KPM yang diduga menjadi korban Pungli oleh oknum, agar bisa dilacak kebenarannya melalui sistem di beberapa Bank Himbara seperti BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri dan BSI yang ada wilayah kabupaten setempat.
“Oke kita pelajari, ada bukti lain seperti KK, KTP penerima yang dimintai keterangannya dari berita tersebut? Ditunggu KTP nya ya Pak, supaya bisa kita lacak,” kata Keukeu Komarawati, melalui pesan singkat WhatsApp pada, Rabu (12/04/2023).
Meskipun diketahui, hingga saat ini para oknum kasus dugaan pungli belum mendapatkan tindakan tegas apapun dari Dinas Sosial atau aparat penegak hukum (APH) Kabupaten Tubaba.
Namun kasus dugaan pungli yang terjadi di wilayah kecamatan Tumijajar tersebut, terkesan masih menjadi sorotan publik.
Beberapa waktu lalu pemerintah pusat pada tahun 2023 telah meluncurkan pencairan dana program bantuan sosial atau bansos PKH kepada para penerima manfaat atau masyarakat miskin. Bantuan sosial (bansos) PKH tahap ke 1 tahun 2023 sudah cair di bulan Maret ini. dicairkan secara tunai melalui beberapa Bank dan kantor Pos.
Namun Ironisnya, menurut penelusuran awak media ini dilapangan bantuan sosial yang digulirkan dari pemerintah pusat yang semestinya bisa sedikit meringankan beban masyarakat miskin justru cenderung dijadikan ajang pungli oleh sejumlah oknum pendamping yang tidak bertanggung jawab.
Saat ini beberapa KPM di kecamatan Tumijajar masih ada yang melakukan proses pengecekan rekening koran.
Di (Desa) Tiyuh Daya Sakti di kecamatan Tumijajar di temukan juga bantuan yang diberikan kepada KPM tidak sesuai dengan yang di berikan Kementerian Sosial RI.
“Atas nama saya Sriani mestinya mendapatkan Rp. 825.000 hanya di berikan 400.000,”Kata Sriani.
Dikatakan Yessi Usman salah satu tokoh pemuda di tiyuh tersebut menyampaikan bahwa ada warganya atas nama Tri Erda Nila salah satu KPM datanya ada di cek bansos.
“Namun anehnya tidak mendapatkan bantuan,” kata Yessi dikesempatan.
Jika, masih katanya, Dinas Sosial Kabupaten, Provinsi dan Kementerian Sosial RI tidak bisa menyelesaikan problem yang terjadi di wilayah kecamatan Tumijajar ini.
“Maka Hak Para KPM yang diduga di rampas, oleh oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Mereka mau laporan kemana lagi untuk mengadukan nasibnya.” Pungkasnya. (Madi).
BACA BERITA SEBELUMNYA : Apakah Ada Keterlibatan Dinas Sosial? Inspektorat Tubaba Dalami Dugaan Pungli Terkait Bantuan PKH Di Tumijajar
