TULANG BAWANG (LAMPUNGSUMSELNEWS) – Aksi damai dilakukan ratusan guru honorer di Halaman Gedung DPRD Kabupaten Tulang Bawang saat berlangsungnya rapat Paripurna Istimewa dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden, Ir. Joko Widodo yang digelar Legislatif dan dan Forkopimda kabupaten Tulang Bawang (Tuba).
Berjumlah 620 Tenaga guru honorer tersebut berkumpul melakukan aksi damai dengan membentangkan spanduk tuntutan mereka. Rabu 16/08/2023.
Ratusan guru honorer se Tulang Bawang tersebut meminta kepada Pemkab Tulang Bawang diadakan pembukaan formasi PPPK di Kabupaten Tulang Bawang.
Aksi damai mereka dengan membawakan spanduk yang bertuliskan memohon untuk para pejabat di Kabupaten Tulang bawang “Jangan Tutup Mata,” Karena tanpa adanya guru, maka tidak akan pernah ada pejabat, tidak akan pernah ada pegawai, dewan, dan yang lainnya.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tuba, Daniel Anwar mengatakan pihaknya sangat menyangangkan atas sikap pemkab Tuba yang tidak membuka atau mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara menurutnya pihak pemerintah pusat telah memberikan kesempatan untuk melakukan pengusulan untuk rekrutmen dengan anggaran 10,8 milyar.
Adapun 5 poin tuntutan para guru honorer itu adalah meminta pemkab Tuba untuk membuka formasi P3K berdasarkan surat Keputusan Menkeu No 112/, para guru honorer meminta untuk diberlakukan secara manusiawi, meminta pemkab untuk mengusulkan staf honorer untuk dibukanya formasi Tata Usaha (TU),kondisi dipemkab Tuba saat ini sedang tidak dalam keadaan baik- baik saja, serta meminta pemerintah agar dapat serius memikirkan nasib para guru.
Lanjutnya melalui pihak pemerintah pusat memberikan peluang formasi 948 orang, yang terdiri dari tenaga guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Sementara khusus untuk tenaga guru sebanyak 620 orang.
Salah satu guru asal Kecamatan Penawar Aji, yang mengajar di SMPN 3 Rawa Jitu Nirmasari mengatakan yang mengajar sudah 14 tahun lamanya namun tidak ada kejelasan. Baik pengangkatan maupun pendaftaran P3K.
Nirmasari juga meminta Pj Bupati Tulang Bawang Qoudroutul Ikhwan memikirkan nasib P3K ungkap Nirmasari.
Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rustam Efendi saat disinggung mengenai adanya dana dari pusat 10,8 milyar yang dialokasikan untuk rekrutmen P3K itu memang benar ada.
Namun ia pun mengatakan bahwa dana tersebut tidak cukup untuk membayar gaji P3K kedepanya hingga 2024 mendatang. Dana tersebut hanya mampu membayar gaji P3K selama 3 bulan. Untuk selanjtnya APBD Tuba anggaranya tidak cukup untuk membayar kata Rustam.
Sementara itu Perwakilan Pendemo ada sekitar 20 orang di terima anggota komisi 4 untuk menyampaikan pendapat.
Laporan
(Ags/G/Affyt)
