TULANG BAWANG BARAT LAMPUNG.SUMSELNEWS.CO.ID | Proyek pembangunan drainase milik Pemerintah Provinsi Lampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menuai kritik tajam dari warga. Pasalnya, pekerjaan yang merupakan bagian dari paket Rekonstruksi Jalan Ruas Penumangan –Tegal Mukti itu diduga dikerjakan asal jadi dan minim pengawasan teknis.
Proyek yang digarap oleh CV Sinar Alam Perkasa dengan nilai kontrak fantastis sebesar Rp14,5 miliar dari APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 ini justru menyisakan persoalan baru bagi masyarakat. Meski anggaran besar telah digelontorkan, namun kualitas pelaksanaan di lapangan dinilai jauh dari harapan.
Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya menyebut, drainase tersebut tidak mampu mengalirkan air dengan baik. Justru menyebabkan genangan air, meskipun hanya diguyur hujan ringan.
“Air malah tergenang, karena lantai drainasenya lebih dalam dari gorong-gorong, sampai 50 cm bedanya. Jadi air tidak ngalir,” keluhnya, Rabu (10/7/2025).
Lebih jauh, ia juga menyoroti kondisi fisik drainase yang terlihat asal jadi. Banyak sisa material proyek yang masih tercecer dan tidak dibersihkan, memperkuat dugaan bahwa proyek dikerjakan tanpa perencanaan matang dan terkesan dikebut.
“Strukturnya pun tampak tipis, tidak seperti bangunan drainase yang seharusnya kokoh. Diduga volumenya dikurangi, kualitasnya benar-benar dipertanyakan,” lanjutnya.
Tak hanya itu, proyek ini juga berdampak langsung terhadap aktivitas warga. Sebab, akses keluar-masuk rumah warga menjadi terganggu akibat tidak adanya jalur penyeberangan atau alternatif jalan yang dibangun pasca pengerjaan drainase.
“Jadi kami kesulitan. Rumah kami terhalang drainase dan tidak disiapkan jalan melintas. Padahal ini kebutuhan dasar masyarakat yang harus diperhatikan,” katanya.
Dengan sederet persoalan tersebut, warga berharap pihak Pemerintah Provinsi Lampung dan pelaksana proyek segera turun ke lapangan. Mereka menuntut peninjauan ulang sekaligus perbaikan terhadap titik-titik bermasalah. Sebab menurut warga, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya mengejar realisasi anggaran, tetapi harus benar-benar memberi manfaat nyata dan tidak menambah beban warga.
Hingga berita ini dirilis, pihak kontraktor maupun Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga. (Madi)
