Komisi II DPRD Kabupaten Pringsewu melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Senin (17/11/2025)
JAKARTA | Komisi II DPRD Kabupaten Pringsewu mendorong pemerintah daerah lebih proaktif menjemput berbagai program bantuan dari Kementerian Pertanian RI pada tahun 2026. Dorongan ini disampaikan saat rombongan Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Senin (17/11/2025)
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi II Anton Subagiyo bersama anggota Sudiyono, Leswanda Putra, Ediyanto, Assa Attorida El Hakim, Meifi Anindya Larasati, dan Ririn Puspitasari.
Anton Subagiyo menjelaskan, Ditjen Perkebunan telah menyiapkan sejumlah program bantuan sektor perkebunan yang dapat diakses setiap daerah. Menurutnya, Kabupaten Pringsewu memiliki peluang besar untuk memperoleh porsi bantuan lebih besar apabila persyaratan administrasi dan teknis dapat dipenuhi sejak awal.
“Kami melihat peluang besar bagi Pringsewu untuk menerima program pendanaan maupun pembibitan. Namun semua itu membutuhkan kesiapan administrasi yang matang dari pemerintah daerah,” ujarnya
Dalam paparan, Anton juga menyampaikan potensi komoditas unggulan Pringsewu, antara lain kelapa, karet, sawit, kakao, kopi, dan aren. Ia berharap pemerintah pusat dapat mengalokasikan program pembibitan serta bantuan sarana prasarana jalan perkebunan secara rutin.
Anggota Komisi II, Sudiyono, mengungkapkan bahwa khusus untuk komoditas kakao, Kementerian Pertanian RI sudah menyiapkan alokasi bantuan seluas 800 hektare, masing-masing 400 hektare pada 2026 dan 400 hektare pada 2027. Selain bibit, tersedia pula peluang dukungan dana operasional.
“Kesempatan ini jangan sampai terlewat. Kami minta Dinas Pertanian Pringsewu segera melengkapi seluruh dokumen persyaratan agar program ini bisa dijemput,” tegasnya.
Sudiyono juga menekankan pentingnya penyaluran bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Anggota Komisi II lainnya, Leswanda Putra, bersama anggota lainnya mendorong agar program tumpang sari dapat diterapkan lebih luas oleh petani di wilayah perkebunan. Menurutnya, pola tanam tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan memperkuat ekonomi petani.
Kunjungan kerja itu diterima oleh Aknes, perwakilan Bagian Perencanaan Ditjen Perkebunan, serta Arif Wijayanto, Ketua Tim Anggaran. Aknes menyampaikan bahwa Menteri Pertanian saat ini fokus memperkuat ketahanan pangan menuju swasembada nasional.
Pada 2026–2027, sektor perkebunan juga mendukung agenda Presiden Prabowo terkait hilirisasi, termasuk pembangunan pabrik-pabrik pengolahan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal. Ia menjelaskan bahwa tujuh komoditas menjadi prioritas nasional: tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, lada, dan pala.
Lampung Kantongi Rp150 Miliar Program Pembibitan 2026. Untuk tahun 2026, Provinsi Lampung memperoleh alokasi Rp150 miliar khusus untuk bantuan pembibitan. Beberapa kabupaten penerima komoditas kelapa adalah Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Pesawaran. Sementara untuk kakao, program ditujukan ke Pesawaran dan Pringsewu.
Pringsewu sendiri telah terjadwal menerima 400 hektare bibit kakao pada 2026 dan 400 hektare pada 2027, dengan persyaratan utama pengajuan CPCL (Calon Petani Calon Lahan) serta data poligon yang dapat diakses langsung oleh Presiden.
Dalam diskusi, Komisi II DPRD Pringsewu meminta agar daerah mereka juga memperoleh bantuan kelapa hibrida/kelapa genjah, bukan hanya tiga kabupaten lainnya. Pihak Ditjen Perkebunan menyatakan siap menampung usulan tersebut dan meminta pemerintah daerah segera mengajukan CPCL secara resmi.
Menutup pertemuan, Sudiyono berharap seluruh potensi dan usulan Kabupaten Pringsewu dapat diakomodasi sebagai program prioritas di Kementerian Pertanian.
“Kami akan terus mengawal agar Pringsewu mendapatkan porsi program yang maksimal,” kata Sudiyono.
(Darmawan)
