Lampung, 17 Juni 2026 – Proses tender operasional Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar (BTB) menjadi sorotan sejumlah pihak dan memunculkan berbagai pertanyaan terkait pelaksanaannya. Berbagai masukan, keberatan, serta harapan agar proses tersebut berjalan secara transparan dan akuntabel kini mengemuka, terutama menyangkut dampaknya terhadap tenaga kerja dan keterlibatan perusahaan lokal.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, para karyawan eksisting mengaku hingga saat ini belum memperoleh kepastian mengenai mekanisme transisi pasca proses tender. Mereka menyampaikan belum mendapatkan informasi yang jelas terkait perusahaan yang akan melanjutkan operasional maupun prosedur yang harus ditempuh untuk melanjutkan hubungan kerja. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian di kalangan pekerja yang selama ini terlibat dalam operasional jalan tol tersebut.
Selain persoalan tenaga kerja, sejumlah pihak juga menyoroti minimnya informasi mengenai pertimbangan yang digunakan dalam proses penetapan pemenang tender. Perusahaan-perusahaan lokal yang memiliki pengalaman dan rekam jejak di daerah disebut belum terlihat menjadi faktor utama dalam proses pengambilan keputusan. Padahal, keberadaan perusahaan lokal dinilai memiliki peran penting dalam mendukung penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, serta hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar wilayah operasional.
Atas berbagai persoalan tersebut, muncul dorongan agar Danantara Indonesia dan Indonesia Investment Authority (INA) melakukan evaluasi serta pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh tahapan proses tender yang telah berlangsung. Pemeriksaan tersebut diharapkan tidak hanya berfokus pada hasil akhir penetapan pemenang, tetapi juga mencakup mekanisme evaluasi, transparansi penilaian, kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta dampaknya terhadap pekerja dan keberlangsungan operasional.
Sejumlah pihak juga meminta agar evaluasi dilakukan terhadap seluruh unsur yang terlibat dalam proses pengadaan, termasuk panitia tender dan pihak-pihak yang berperan dalam koordinasi pelaksanaannya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan tender berlangsung secara independen, profesional, objektif, dan bebas dari potensi konflik kepentingan.
Menurut berbagai kalangan, transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor penting dalam menjaga kredibilitas pengelolaan investasi, terutama pada sektor infrastruktur strategis nasional. Sebagai institusi yang mengelola investasi dan aset negara, Danantara Indonesia dan INA diharapkan dapat memastikan seluruh proses bisnis, termasuk pengadaan dan tender, berjalan sesuai prinsip tata kelola yang sehat, efisien, serta mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.
Pemeriksaan menyeluruh juga dipandang perlu untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran prosedur maupun penyimpangan tata kelola yang berpotensi merugikan perusahaan, tenaga kerja, maupun iklim investasi. Jika dalam proses evaluasi nantinya ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, sejumlah pihak menilai perlu dilakukan langkah perbaikan dan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak penyelenggara tender maupun pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan sesuai Kode Etik Jurnalistik.
(Suf)
