WAY KANAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Way Kanan menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pengangkatan ribuan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini menjadi prioritas utama di tengah dinamika kebutuhan aparatur sipil di daerah tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Way Kanan, Andika Saputra, menjelaskan bahwa saat ini ada sebanyak 3.317 tenaga honorer yang sudah mengikuti tes tahap I dan II namun statusnya belum selesai.
“Walaupun kami tetap mengajukan penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke pusat, fokus utama kita adalah pengangkatan PPPK yang belum diangkat. Tentu saja, ini akan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ungkap Andika.
Saat ini, jumlah ASN di lingkungan Pemkab Way Kanan tercatat 5.408 orang yang tersebar di pusat pemerintahan kabupaten hingga 15 kecamatan. Namun, pada tahun 2025 mendatang, jumlah tersebut akan berkurang karena sekitar 200 ASN memasuki masa pensiun.
Selain itu, proses pengangkatan 392 tenaga honorer yang telah lolos tes PPPK paruh waktu juga masih berlangsung dan belum rampung.
Sementara itu, rencana pelaksanaan uji kompetensi (assessment) untuk 27 pejabat pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkungan Pemkab Way Kanan masih tertunda. Menurut Andika, pihaknya masih menunggu izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri. Kondisi ini membuat sejumlah jabatan strategis tetap dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt).
Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Machiavelli Herman Tarmizi, menegaskan bahwa Pemkab telah mencanangkan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Salah satunya adalah pelaksanaan assessment terhadap 27 pejabat JPTP.
“Hasil assessment ini akan menjadi dasar penempatan pejabat sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Untuk jabatan yang masih kosong, nantinya akan dilakukan proses lelang jabatan secara terbuka,” ujar Machiavelli.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi tenaga honorer sekaligus memperkuat sistem birokrasi di lingkungan Pemkab Way Kanan.
