GNPK Desak DPRD Lampung Barat Bentuk Pansus Ungkap Dugaan Penipuan 46 Kepsek
Lampung Barat — Skandal di dunia pendidikan Kabupaten Lampung Barat yang menyeret 46 kepala sekolah hingga mengalami dugaan kerugian miliaran rupiah kembali menjadi sorotan. Meski kasus ini telah viral dan memicu keresahan publik, DPRD setempat dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
Organisasi Masyarakat Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) Lampung Barat melalui Bidang Humasnya, Iwan, menyatakan pihaknya mendesak DPRD Lampung Barat segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap alur peristiwa yang menimpa para kepala sekolah sekaligus mengetahui siapa aktor yang bertanggung jawab di balik skandal tersebut.
“Berita di media, baik cetak maupun online, termasuk desas-desus di tengah masyarakat sudah semakin liar. Untuk itu, kami dari GN-PK meminta dan mendesak DPRD segera membentuk Pansus agar persoalan ini terang dan tidak menjadi opini yang berkembang tanpa arah,” tegas Iwan.
Menurutnya, Pansus memiliki fungsi penting untuk menyikapi persoalan besar yang muncul di masyarakat dan memerlukan perhatian khusus dari lembaga legislatif.
Ia juga menegaskan bahwa dugaan praktik korupsi atau pungutan liar di lingkungan pendidikan memiliki dampak yang sangat serius, karena berpotensi merusak proses pembentukan karakter dan nilai-nilai moral peserta didik.
“Korupsi di lingkungan pendidikan dapat merusak nilai etika, kejujuran, dan tanggung jawab yang seharusnya ditanamkan kepada siswa. Ironisnya, sekolah justru berubah menjadi ladang pungli,” ungkapnya.
Iwan menambahkan, masyarakat harus semakin peka terhadap isu pendidikan karena dampaknya langsung menyangkut masa depan anak-anak di setiap keluarga.
“Kami berharap DPRD Lampung Barat bisa menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat dengan membentuk Pansus, bukan hanya hadir sebagai tukang sambutan di acara seremonial,” tutupnya.
