Lampung Tengah – Persatuan lembaga, organisasi kemasyarakatan (Ormas), serta perwakilan lintas suku se-Kabupaten Lampung Tengah menggelar aksi damai di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah, Gunung Sugih, Senin (13/07/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk apresiasi dan dukungan masyarakat terhadap kinerja Kejari Lampung Tengah dalam menjalankan tugas penegakan hukum, khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta menyerahkan piagam penghargaan yang ditandatangani oleh sejumlah lembaga, organisasi, dan perwakilan lintas suku sebagai bentuk penghargaan atas kinerja Kejari Lampung Tengah. Selain itu, rombongan juga menyerahkan cendera mata kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah sebagai simbol dukungan terhadap institusi penegak hukum.
Aksi damai tersebut diikuti sejumlah elemen masyarakat, di antaranya YLPK Perari yang dipimpin Yunisa Putra, Rumah Jurnalis yang diketuai Dedi Irawan, A.Md., Laskar Merah Putih (Hefni), GMBI (Hermansyah S. Raya), BRAVO 5 (Irawan Syahendra), Laskar NKRI (Junaidi), PKAN-RI (Syaiful), serta GiB (Roni Rifendra).
Selain itu, kegiatan turut dihadiri perwakilan lintas suku, yakni Suku Lampung, Batak, Minang, Jawa, Sunda, Bali, dan Bengkulu yang menyatakan dukungan terhadap proses penegakan hukum yang berjalan secara profesional dan transparan.
Ketua YLPK Perari Provinsi Lampung, Yunisa Putra, menyampaikan bahwa aksi tersebut bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga wujud dukungan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
“Hari ini kami yang tergabung dalam berbagai lembaga, organisasi, dan lintas suku hadir untuk memberikan apresiasi kepada Kejari Lampung Tengah. Piagam penghargaan yang kami serahkan merupakan bentuk dukungan bersama terhadap upaya penegakan hukum yang profesional,” ujar Yunisa.
Menurut Yunisa, pihaknya berharap Kejari Lampung Tengah dapat terus melakukan pengusutan secara menyeluruh terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi, termasuk dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa serta pengadaan Chromebook di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah yang saat ini tengah dalam proses penanganan.
“Kami berharap perkara ini dapat diusut secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terdapat pihak-pihak yang memiliki keterkaitan atau mengetahui proses pengelolaan program tersebut, kami berharap dapat dimintai keterangan sesuai mekanisme hukum agar perkara ini menjadi terang,” tegasnya.
Yunisa menambahkan, dukungan masyarakat terhadap aparat penegak hukum merupakan bagian dari kontrol sosial dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Ia berharap sinergi antara masyarakat, organisasi, dan aparat penegak hukum dapat terus terjalin untuk mewujudkan Kabupaten Lampung Tengah yang bebas dari praktik korupsi serta menjunjung tinggi prinsip keadilan.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejaksaan Negeri Lampung Tengah belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan proses hukum dugaan perkara tersebut.
(Redaksi)
