TULANG BAWANG BARAT LAMPUNG.SUMSELNEWS.CO.ID | Proyek pembangunan drainase milik Pemerintah Provinsi Lampung di Jalan Ruas Penumangan–Tegal Mukti, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), menuai keluhan dari masyarakat. Dikerjakan oleh CV Sinar Alam Perkasa dengan nilai kontrak sebesar Rp.14,5 miliar ini dinilai tidak maksimal dan kurang pengawasan teknis.
Keluhan muncul lantaran sistem drainase yang dibangun tidak mampu mengalirkan air dengan baik. Bahkan, ketika hujan turun dengan intensitas ringan, genangan air sudah terjadi dan mengganggu warga. Salah satu warga menyebut, pekerjaan itu terkesan asal-asalan dan tidak sesuai spesifikasi teknis.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III DPRD Tubaba, Edi Anwar, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Proyek-proyek provinsi yang masuk ke wilayah kabupaten seharusnya melibatkan koordinasi dengan daerah setempat, karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami akan segera berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Lampung, khususnya yang membidangi infrastruktur,” tegasnya saat di konfirmasi Media sesuai melakukan sidang paripurna pada rabu (16/7).
Menurutnya, dengan anggaran sebesar itu, mutu proyek harus menjadi prioritas utama. Ia juga menyarankan pengawasan diperkuat agar pelaksanaan di lapangan tidak menyimpang dari rencana dan spesifikasi.
Sementara itu, pihak pengawas proyek di lapangan, Wahyu, memberikan penjelasan terkait kondisi tersebut. Ia menyebut, pada awalnya titik lokasi tersebut memang tidak termasuk dalam rencana pembangunan drainase. Namun, karena ada permintaan langsung dari warga agar dibangun saluran air, pihaknya kemudian mengajukan perubahan kepada dinas terkait.
“Pekerjaan drainase di lokasi itu awalnya tidak direncanakan. Karena ada permintaan warga, maka kami usulkan, dengan syarat tidak ada ganti rugi atas tanam tumbuh maupun plat deker diakses rumah warga. Warga pun menyetujui dan menandatangani surat perjanjian tersebut,” kilah Wahyu, saat dihubungi media melalui pesan WhatsApp Sabtu (13/7).
Lanjutnya, terkait gorong-gorong di depan apotek yang dikeluhkan warga, Wahyu menegaskan bahwa hal itu akan segera diperbaiki.
“Pekerjaan kami memang belum selesai. Gorong-gorong itu akan kami optimalkan sesuai fungsinya. Saat ini kami sedang mencari tenaga kerja harian untuk menyelesaikan bagian tersebut,” kata Wahyu.
Akan tetapi hingga saat ini keluhan warga tersebut belum juga diperbaiki. Dengan kondisi ini, DPRD Tubaba berharap proyek-proyek berskala provinsi dapat berjalan lebih transparan, berkualitas, dan selalu mengedepankan kepentingan serta keselamatan masyarakat. (Madi)
