TULANG BAWANG BARAT| LAMPUNG.SUMSELNEWS.CO.ID – Puluhan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Media Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung Bersatu menggelar aksi damai di depan kantor Pemkab Tubaba, Senin (8/9/2025). Dengan poster sederhana bertuliskan “Kami Minta APH Periksa Anggaran 2023–2025” dan “Pejabat Kominfo Diganti”, para jurnalis menyuarakan kekecewaan sekaligus tuntutan keadilan.
Aksi ini menjadi luapan “suara luka” wartawan Tubaba yang menilai pengelolaan anggaran publikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak transparan. Mereka menilai ada ketidakadilan, diskriminasi, hingga dugaan kejanggalan dalam pendataan jumlah media yang terdaftar.
Dalam aksi tersebut, wartawan menyampaikan lima poin utama, di antaranya:
1. Mendesak evaluasi serius terhadap kinerja Dinas Kominfo Tubaba dan meminta pejabat yang dianggap gagal segera diganti.
2. Menuntut audit anggaran Kominfo Tubaba oleh Aparat Penegak Hukum (APH) – Kejaksaan Negeri dan Tipikor Polres Tubaba – terkait penggunaan dana APBD 2024–2025.
3. Menagih transparansi serta pemerataan anggaran publikasi agar seluruh media diperlakukan setara.
Aksi damai ini direspons langsung oleh Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, yang didampingi Kadis Kominfo, Eri Budi Santoso, serta Pj Sekda Perana Putra. Dalam dialog terbuka, Nadirsyah berjanji akan menindaklanjuti aspirasi wartawan.
“Saya minta pejabat Kominfo jangan mempersulit kawan-kawan media. Anggaran yang terserap harus dijelaskan transparan. Jika ada pejabat yang tidak bisa menjalankan tugas sesuai amanah, akan kami evaluasi bahkan ganti,” tegas Nadirsyah.
Sementara Kadis Kominfo, Eri Budi Santoso, mengklaim ada 311 media cetak, siber, dan elektronik yang terdaftar di Kominfo. Namun, pernyataan ini dipertanyakan wartawan.
“Setahu kami hanya sekitar 220 media yang tercatat. Dari mana angka 311 itu? Apakah ada media ‘siluman’ atau satu biro memegang banyak media?” ujar Rico, Korlap aksi.
Dilanjutkan ke DPRD, Tidak berhenti di kantor Pemkab, rombongan wartawan melanjutkan aksi ke DPRD Tubaba. Wakil Ketua DPRD, Kuncoro, menerima 10 perwakilan wartawan untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.
Meski mendapat janji evaluasi dari Pemkab dan DPRD, para wartawan tetap menyimpan harap agar aksi ini tidak berakhir sebagai janji manis. Mereka menekankan, perjuangan ini demi menjaga marwah jurnalisme sekaligus memastikan pengelolaan anggaran daerah sesuai hukum, transparan, dan adil bagi seluruh media di Tubaba. (MD)
