TULANG BAWANG BARAT – Pemerintah Tiyuh Karta Tanjung Selamat, Kecamatan Tulang Bawang Udik (TBU), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2026.
Penyaluran bantuan yang berlangsung di Balai Tiyuh setempat pada Jumat (29/5/2026) itu dilakukan langsung oleh Kepala Tiyuh Karta Tanjung Selamat, Abdul Manaf, SE, didampingi seluruh jajaran perangkat tiyuh guna memastikan proses berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran.
Pada tahun ini, Pemerintah Tiyuh menetapkan sebanyak lima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dinilai memenuhi kriteria penerima bantuan berdasarkan hasil musyawarah tiyuh.
Penetapan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang tergolong kurang mampu.
Selain itu, penerima bantuan juga dipilih secara merata dari setiap RK di wilayah Tiyuh Karta Tanjung Selamat sebagai bentuk pemerataan dan keadilan sosial.
Dalam sambutannya, Abdul Manaf menyampaikan bahwa bantuan tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan dasar masyarakat serta meringankan beban ekonomi warga penerima manfaat.
“Kami menyalurkan bantuan ini secara langsung untuk memastikan transparansi. Fokus kami adalah warga dengan kondisi ekonomi rendah di tiap RK. Semoga bantuan Dana Desa ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan pokok sehari-hari,” ujar Abdul Manaf.
Adapun besaran bantuan yang diterima masing-masing KPM sebesar Rp100 ribu per bulan. Karena penyaluran tahap pertama mencakup periode Januari hingga Mei 2026, maka setiap penerima memperoleh total bantuan sebesar Rp500 ribu.
Pemerintah Tiyuh juga memastikan bahwa seluruh bantuan diberikan secara utuh tanpa adanya potongan dalam bentuk apa pun.
Proses penyaluran berlangsung lancar dengan pengawasan perangkat tiyuh yang turut membantu verifikasi data penerima agar sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan tersalurkannya BLT Dana Desa tersebut, pemerintah tiyuh berharap dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat serta menjadi bentuk nyata tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran negara yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
(Madi)
