Camat TBU, Iwan Setiawan. (Dok.MD)
TULANG BAWANG BARAT, LAMPUNG.SUMSELNEWS.CO.ID Dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024 untuk program ketahanan pangan di Tiyuh Karta Raya, Kecamatan Tulang Bawang Udik (TBU), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), kini menjadi sorotan publik. Camat TBU, Iwan Setiawan, memastikan bahwa pihak kecamatan telah menyerahkan hasil monitoring kepada Inspektorat Kabupaten Tubaba dan saat ini masih menunggu hasil audit resmi.
“Kami hanya melakukan monitoring. Hasil dari monitoring tersebut sudah kami sampaikan ke Inspektorat. Saat ini sedang dalam proses pemeriksaan untuk tahun anggaran 2024,” ujar Iwan Setiawan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (14/4/2025).
Salah satu fokus dari dugaan penyelewengan ini adalah pengadaan kambing babon untuk program ketahanan pangan. Dalam Peraturan Bupati Tubaba Nomor 32 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Anggaran Pemerintah Tiyuh, disebutkan bahwa harga satuan barang harus mengikuti standar, namun dalam kasus ini tidak ditemukan satuan harga yang baku.
“Harga kambing memang fluktuatif, maka pengadaan dilakukan dengan survei pasar lokal. Karena itu, harga bisa berbeda-beda,” jelas Iwan.
——–Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Tiyuh Karta Raya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 150 juta untuk program ketahanan pangan, yang berasal dari 20% Dana Desa tahun 2024, dengan total Dana Desa mencapai Rp 783 juta. Program ini mencakup:
1. Pengadaan 51 ekor kambing babon senilai Rp 102 juta
2. Bibit ikan nila dan lele untuk kolam
3. Bibit tanaman cabai dan terong untuk lahan kebun.
Sekretaris Tiyuh Karta Raya, Beni, mengungkapkan bahwa pengadaan kambing dilakukan melalui belantik lokal tanpa proses lelang terbuka. “Kami beli kambing melalui belantik sekitar sini saja karena dia sanggup menyediakan kambing babon, satu ekornya Rp 2 juta,” jelas Beni saat dikonfirmasi pada Kamis (10/4/2025).
Program Dinilai Gagal, Kambing Banyak Mati. Sayangnya, program yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat ini justru dinilai gagal. Menurut Beni, hingga awal tahun 2025, sebagian besar komponen program seperti ikan dan tanaman sudah tidak berjalan. “Bisa dibilang program ini gagal, sekarang yang masih bertahan hanya kambing, itu pun tidak semuanya,” tambahnya.
Keluhan juga datang dari warga penerima bantuan yang enggan disebutkan namanya. Ia mengaku menerima kambing babon yang kualitasnya meragukan. “Kambing yang diberikan adalah kambing babon biasa, belum pernah beranak,” katanya.
Masyarakat Pertanyakan Transparansi. Perbedaan keterangan antara pemerintah tiyuh dan masyarakat menimbulkan kecurigaan adanya ketidakwajaran dalam pengadaan barang. Publik pun mulai mempertanyakan transparansi harga dan kualitas barang yang dibeli dengan menggunakan dana publik.
Kini, masyarakat menanti hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Tubaba untuk mengungkap secara jelas dugaan penyimpangan anggaran tersebut. Hasil audit nantinya diharapkan mampu memberikan kejelasan dan menentukan langkah hukum ataupun administratif yang harus diambil.
[Madi]
