Tulang Bawang Barat – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, Busroni, S.H., menyatakan sikap tegas menyikapi dugaan penyimpangan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah. Ia menegaskan agar seluruh penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak mencederai program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Busroni menanggapi informasi dan keluhan wali murid yang ramai diberitakan media serta beredar di grup WhatsApp “Ragem Sai Mangi Wawai”, terkait kualitas dan porsi MBG yang dinilai tidak layak diterima siswa.
“Saya tegaskan, awal tahun 2026 DPRD Tubaba melalui lintas komisi akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh penyelenggara MBG. Kami cek satu per satu. Jika ditemukan tidak sesuai kesepakatan, akan kami tindak tegas. Jangan sampai program Presiden RI Bapak Prabowo Subianto dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Busroni, Senin (29/12/2025).
Busroni mengungkapkan, DPRD Tubaba selama ini telah menerima sejumlah laporan dan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan oleh oknum penyelenggara SPPG, mulai dari porsi makanan yang tidak layak, menu tidak sesuai standar gizi, hingga dugaan tidak sesuai dengan nilai anggaran per siswa dari jenjang PAUD/TK, SD, SMP, SMA hingga SMK.
“Kami punya catatan. Ada yang tidak berkomitmen memberikan makanan layak konsumsi kepada anak-anak. Bahkan ada laporan buah busuk, kue sisa, porsi kering pasca libur yang tidak sesuai. Ini dikeluhkan wali murid SDN 10 Tiyuh Pulung Kencana. Semua akan kami tindak tegas,” ujarnya.
Sikap serupa disampaikan Ketua Komisi I DPRD Tubaba, Yantoni.
Ia menegaskan bahwa SPPG sebagai unit operasional program MBG yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kualitas, kebersihan, serta nilai gizi makanan yang disalurkan.
“SPPG itu dapur produksi makanan bergizi, harus higienis, sesuai standar, dan tidak boleh mengabaikan hak siswa. Ada banyak catatan dari siswa dan wali murid. Ini sudah keterlaluan. Jangan rampok hak anak-anak. Mereka sudah digaji. Setelah sidak, DPRD akan agendakan hearing atau rapat dengar pendapat,” tegas Yantoni.
Keluhan Wali Murid SDN 10 Pulung Kencana
Sebelumnya, sejumlah wali murid SD Negeri 10 Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tubaba, memprotes pelaksanaan program MBG yang diduga sarat penyimpangan, khususnya pasca libur panjang sekolah.
Menurut wali murid, porsi dan menu MBG yang diterima siswa dinilai tidak sebanding dengan anggaran Rp10.000 per siswa per hari.
“Selama satu minggu anak kami hanya dapat roti padi 2 biji, salak 3 biji, roti sari gandum 1 biji, telur 3 butir, sari kacang hijau 2 biji, susu 1 kotak, roti dilan 2 biji. Ini sangat tidak wajar,” ungkap salah satu wali murid yang enggan disebutkan identitasnya, Senin (29/12/2025).
Bahkan, wali murid memperkirakan anggaran MBG selama satu minggu tersebut hanya menghabiskan sekitar Rp30.000 hingga Rp35.000 per siswa, jauh dari ketentuan yang seharusnya.
BERITA TERKAIT: Program MBG Presiden Prabowo di SDN 10 Tubaba Diprotes Wali Murid
“Sebelum libur, anak kami dapat nasi dan lauk pauk. Pasca libur diganti makanan kering yang diambil seminggu sekali di sekolah,” bebernya.
Para wali murid berharap pemerintah daerah dan pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggara SPPG agar polemik ini tidak terus berlarut dan mencoreng program unggulan Presiden RI.
“Kami berharap ada tindakan tegas. Jangan sampai ini merusak program Presiden Bapak Prabowo Subianto,” pungkas wali murid.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak penyelenggara SPPG Program MBG di SDN 10 Tiyuh Pulung Kencana belum berhasil dikonfirmasi terkait keluhan tersebut.
Laporan: Madi
