TULANG BAWANG BARAT, LAMPUNG.SUMSELNEWS.CO.ID | Sejumlah wali murid di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) mengeluhkan dugaan ketidaksesuaian porsi dan kualitas menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keluhan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan grup percakapan warga, terutama pada momentum Ramadan 1447 Hijriah (2026).
Menanggapi hal itu, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Arpani, menyatakan pihaknya menerima laporan dari sejumlah wali murid serta warga penerima manfaat, termasuk ibu hamil dan menyusui.
“Banyak wali murid memposting di akun Facebook, TikTok, hingga grup WhatsApp terkait menu MBG yang didistribusikan untuk jatah tiga hari. Mereka menilai porsi tidak sesuai dan ada makanan yang diduga kurang layak konsumsi,” ujar Arpani kepada awak media, Sabtu (29/2/2026).
Bentuk Tim Pengawasan di Tiap Kecamatan
Sebagai bentuk fungsi kontrol sosial, PD IWO Tubaba berencana membentuk tim pengawasan internal yang melibatkan 42 pengurus dan anggota. Nantinya, setiap kecamatan akan ditempatkan 4–5 orang untuk memantau langsung proses pendistribusian menu MBG di sekolah-sekolah.
“Kami ingin memastikan apakah porsi dan kualitas menu yang didistribusikan telah sesuai dengan standar anggaran dan ketentuan pemerintah. Pengawasan ini juga mencakup aspek kelayakan pangan,” tegasnya.
Menurut Arpani, pengawasan juga akan menyoroti aspek perizinan dan standar keamanan pangan dapur penyedia, termasuk sertifikasi laik higiene sanitasi (SLHS), sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), sertifikasi halal, serta izin lingkungan dari masyarakat sekitar.
Dorong Transparansi dan Pengawasan Bersama
Arpani menegaskan, apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan dalam pengurangan porsi atau kelalaian yang merugikan penerima manfaat, maka hal tersebut berpotensi melanggar hukum, mengingat program MBG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun demikian, ia menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah dan klarifikasi dari pihak terkait.
“Kami mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah, DPRD, lembaga pengawas, dan masyarakat, untuk bersama-sama mengawasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto agar berjalan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan oleh oknum,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak dapur penyedia program MBG maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi guna menjaga keberimbangan informasi.
(Madi)
