Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan guna mengendalikan inflasi dan melindungi daya beli masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (20/4/2026).
Mewakili Pemerintah Provinsi Lampung, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Bani Ispriyanto mengikuti rakor dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung.
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta seluruh pemerintah daerah untuk tidak menganggap remeh fluktuasi harga pangan. Menurutnya, kenaikan harga bahan pokok sekecil apa pun dapat berdampak besar terhadap jutaan masyarakat yang tergolong rentan.
Tomsi juga menginstruksikan pemerintah daerah agar tidak hanya melakukan pemantauan secara administratif, tetapi aktif turun ke lapangan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan di pasar tetap terjaga.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa tingkat inflasi pada periode pasca-Lebaran cenderung lebih rendah dibandingkan saat Lebaran. Meski demikian, pemerintah daerah tetap diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap komoditas pangan bergejolak, seperti bawang merah, cabai merah, telur ayam ras, dan bawang putih yang berpotensi memengaruhi inflasi.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengendalian inflasi, menjaga stabilitas harga pangan, serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.
Sumber: Diskominfotik Provinsi Lampung.
