Mesuji – Ratusan warga dari sembilan desa penyangga PT Pematang Agri Lestari (PAL) menggelar aksi damai di depan kantor perusahaan tersebut, Selasa (6/1/2026). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk tuntutan penyelesaian sengketa lahan yang telah berlangsung selama beberapa tahun.
Sekitar 500 orang massa aksi mulai berdatangan sejak pagi hari. Dalam aksi tersebut, warga menyuarakan tuntutan agar hak atas lahan transmigrasi yang mereka klaim sejak tahun 1992 dapat dikembalikan. Massa membawa spanduk bertuliskan, “Berantas mafia tanah, kembalikan hak tanah transmigrasi kami sejak 1992 yang dikuasai mafia tanah.” Meski demikian, warga berkomitmen menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib.
Untuk menjamin keamanan dan ketertiban, jajaran Polres Mesuji, Kodim 0406/Tulang Bawang, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mesuji dikerahkan di lokasi. Aparat gabungan tersebut melakukan pengamanan selama berlangsungnya aksi damai.
Sejumlah perwakilan warga diterima untuk berdialog dengan pihak perusahaan. Pertemuan difasilitasi oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Konflik Agraria Kabupaten Mesuji guna menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus meminta klarifikasi terkait status Hak Guna Usaha (HGU) PT PAL.
Kapolres Mesuji, AKBP Dr. Muhammad Firdaus, S.I.K., M.H., yang hadir didampingi Asisten I Pemerintah Kabupaten Mesuji serta Kepala BPN Kabupaten Mesuji bersama pemangku kepentingan terkait, menegaskan bahwa Satgas Penanganan Konflik Agraria berperan sebagai penengah yang bersifat netral.
“Kami mendukung hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun kami mengimbau agar seluruh pihak tetap bertindak tertib serta menghormati hukum dan peraturan yang berlaku,” ujar Kapolres.
Lebih lanjut, AKBP Firdaus menyampaikan bahwa sebanyak 131 personel gabungan dari Kepolisian, TNI, dan Satpol PP dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi agar tetap aman dan kondusif.
“Alhamdulillah, aksi damai berjalan aman dan kondusif. Meskipun masyarakat belum memperoleh hasil sesuai harapan, melalui kuasa hukumnya mereka akan menempuh langkah lanjutan dengan menemui Kementerian ATR/BPN di Jakarta guna penyelesaian konflik,” tegasnya.
Selain pengamanan, tim negosiasi dari Pemerintah Kabupaten Mesuji turut hadir untuk mendengar aspirasi warga serta membuka jalur komunikasi antara masyarakat dan PT PAL. Pihak perusahaan pun menyatakan kesediaannya untuk melakukan dialog secara terbuka sebagai upaya mencari solusi atas permasalahan yang ada.
Laporan: MKL
