BANDAR LAMPUNG | Dua Lembaga yang tergabung dalam sekretariatan bersama yang terdiri dari LSM KAKI komite anti korupsi Indonesia perwakilan Lampung dan LSM Lapak Lembaga Pemantau Kebijakan Publik menggelar aksi pada hari Kamis (12-9-2024) di Kejaksaan Tinggi Lampung.
Dalam orasinya Nova Handra mengatakan bahwasanya Kajati Lampung harus, menurunkan tim audit investigasinya kelapangan terkait di Dinas Pendidikan kabupaten Lampung Selatan, masalah pengondisian Buku pada kegiatan dana Bos, yang di akomodir oleh Kabid Dikdas pendidikan Lampung selatan.
Pertemuan dilakukan di restoran Kinar Resto Sukadana ham pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar jam 10 pagi yang di hadiri Kabid Dikdas, ketua K3S kelompok Kerja Kepala Sekolah tingkat kabupaten dan 13 ketua K3S tingkat kecamatan, beserta lima penerbit buku. Diantara penerbit buku yang hadir Air langga, Iramawidia, Grapindo dan lainnya. Yang menjadi janggal kenapa seorang Kabid mengumpulkan semua ketua K3S, para penerbit buku.
Kemudian sekretariatan bersama juga dalam orasi nya mempertanyakan permasalahan yang terjadi di BPKAD Lampung Selatan pada kegiatan pembelian ATK dalam kurun waktu 2024 ini di anggarkan sekitar 1,7 milyar lebih, kemudian pada kegiatan langganan internet sebesar 960 juta menurut Nova ketua LSM L@pakk termahal di provinsi Lampung ini jika di bandingkan dengan anggaran yang sama di seluruh kabupaten SE Provinsi Lampung, kemudian pembelian sebidang tanah dengan nilai 700 juta.
“Sekretarian bersama meminta agar Bupati Lampung selatan dan kajati dapat segera memeriksa baik kadis Pendidikan dan kepala BPKAD Lampung Selatan dan kami akan melakukan aksi kembali pada Minggu depan,” ujar lucky ketua LSM KAKI Lampung dalam orasi penutupnya. (DVIT)
