Poto Ilustrasi: Anggaran Dana Desa Diusut Kembali
TULANG BAWANG, — Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Tulang Bawang menyatakan akan segera memanggil Kepala Kampung Paduan Rajawali, Kecamatan Meraksa Aji, terkait mencuatnya dugaan penyimpangan Dana Desa yang berlangsung sejak tahun 2015 hingga 2020.
Isu ini mencuat ke publik setelah sejumlah media online memberitakan adanya dugaan anggaran fiktif dan mark-up dalam pengelolaan Dana Desa di kampung tersebut. Dugaan ini telah menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa selama lima tahun terakhir.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pengembangan dan Pembangunan DPMK Tulang Bawang, Mei Yudi, mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera memanggil Kepala Kampung Paduan Rajawali, Heriyantoni, untuk dimintai klarifikasi atas pemberitaan yang beredar.
“Kepala kampung akan segera kita panggil, karena saat ini juga tengah berlangsung pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung,” ujar Mei Yudi kepada awak media, Jumat (23/05).
Ia menambahkan, Sebagai instansi pembina, kami wajib menindaklanjuti setiap informasi publik yang berkembang, termasuk melalui klarifikasi langsung kepada pihak yang bersangkutan.
Hingga saat ini, Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan penyimpangan Dana Desa tersebut. Upaya wartawan untuk mendapatkan konfirmasi dari pihak Inspektorat belum membuahkan hasil.
Sementara itu, Kepala Kampung Paduan Rajawali, Heriyantoni, juga belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu (21/05) lalu.
DPMK Tulang Bawang menegaskan komitmennya untuk memastikan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku, demi terwujudnya pembangunan kampung yang berkeadilan dan bebas dari praktik penyimpangan.
