dok.ilusrasi
LAMTIM [SN] – Kepala Desa Mekar Jaya, Sukaman, memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait dugaan pemotongan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desanya. Upaya konfirmasi melalui panggilan WhatsApp sebanyak tiga kali tidak direspons, meskipun telepon berdering. Pesan WhatsApp yang dikirimkan juga terlihat telah dibaca (centang dua biru) tetapi tidak mendapat balasan.
Sebelumnya, warga Desa Mekar Jaya, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, dihebohkan oleh dugaan praktik pemotongan dana BPNT yang diduga dilakukan oleh oknum pendamping dan aparat desa.
Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengaku bahwa pemotongan dana bantuan ini telah berlangsung selama beberapa tahun dengan nominal bervariasi, berkisar antara Rp 15.000 hingga Rp 20.000 per bulan.
“Pemotongan ini sudah lama terjadi, dan pihak desa, termasuk kepala desa (kades) serta sekretaris desa (sekdes), diduga mengetahui tetapi membiarkannya,” ungkap salah satu KPM yang enggan disebut namanya.
Lebih lanjut, warga menjelaskan bahwa dalam pencairan BPNT untuk periode Januari, Februari, dan Maret, seharusnya mereka menerima total Rp 600.000. Namun, setelah dipotong Rp 20.000 per bulan, mereka hanya menerima Rp 540.000. Dana tersebut kemudian wajib digunakan untuk menebus paket sembako yang telah disiapkan pendamping dengan harga Rp 200.000 per bulan.
Paket sembako yang harus ditebus oleh KPM terdiri dari:
- Beras 10 kg
- Gula pasir 0,5 kg
- Minyak goreng kemasan 1 liter
- Telur 1 kg
Pendamping Bantah Pemotongan, Sebut Biaya Administrasi
Salah satu anggota pendamping yang enggan disebutkan namanya mengonfirmasi bahwa KPM memang diwajibkan menebus sembako senilai Rp 200.000. Namun, ia membantah bahwa dana bantuan telah dipotong.
“Uang Rp 20.000 itu bukan pemotongan, melainkan biaya administrasi. Sebesar Rp 10.000 otomatis terpotong saat gesek kartu, Rp 6.000 untuk admin pemilik ATM, dan Rp 4.000 untuk pendamping sebagai pengurus karena kami tidak digaji. Keputusan ini sudah disepakati bersama dengan TKSK se-Kecamatan Jabung,” jelasnya.
Kasus ini telah menjadi perhatian masyarakat Desa Mekar Jaya. Warga berharap ada tindakan tegas dari pihak berwenang untuk mengusut dugaan penyimpangan ini. Mereka meminta transparansi dalam penyaluran BPNT agar bantuan sosial benar-benar diterima secara utuh oleh yang berhak.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Mekar Jaya, Sukaman, belum memberikan klarifikasi atau tanggapan atas dugaan keterlibatan aparat desa dalam kasus ini.
(Irul – SN)
