Clooase Jawaban TKSK Jabung (dok.irul)
Kasus Dugaan Pemotongan BPNT Di Mekar Jaya, Ketua TKSK Jabung : Klarifikasi Ke Desa, Mereka Sudah Dipanggil Camat
Lampung Timur – Dugaan kasus pemotongan dana bantuan sosial BPNT oleh oknum pendamping PKH di Desa Mekar Jaya Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, saat ini masih menjadi sorotan publik.
Nara Sumber (salah satu pendamping ) yang menyebutkan bahwa kegiatan dugaan pemotongan tersebut sudah kesepakatan bersama dengan pihak Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Jabung.
Hal tersebut di sangkal oleh Ketua TKSK Kecamatan Jabung Kuncoro, saat kami konfirmasi melalui chat WaatsApp mengatakan tidak tidak tau menahu dan tidak mengetahui adanya hal tersebut.
“Saya tidak pernah ada kesepakatan pemotongan dek ya, dan saya tidak tau menahu ya, desa ada pemotongan atau tidak. Saya ini melayani masyarakat dengan iklas gratis dan selalu sosialisasi sama warga, bahkan menggunakan Mic (Pengeras suara) ” tulis Kuncoro dalam balasan chat konfirmasi kami.
“Apalagi saat di kantor Pos, dengan lantang saya sampaikan kalau ada yang motong motong, laporkan dengan saya, sampai saat ini tidak ada warga yang lapor dengan saya, bahkan waktu sosialisasi ada Polsek juga ya,” tulisnya.
Dirinya menegaskan agar tidak ada fitnah ke dirinya, ia menganjurkan agar awak media kembali klarifikasi ke desa.
“klarifikasi saja kedesa, setau saya mereka sudah dipanggil pak camat untuk klarifikasi ke pemberitaan media, pengurusnya juga didampingi sama kadesnya,” tulis Kuncoro.
Berita Sebelumnya….
Dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial kembali mencuat di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Kali ini, oknum istri Kepala Desa Mekar Jaya diduga melakukan pemotongan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp15.000 hingga Rp20.000 per bulan dari setiap penerima manfaat.
Bantuan sosial yang sejatinya bertujuan untuk meringankan beban keluarga prasejahtera ini justru diduga dijadikan ajang mencari keuntungan oleh oknum pendamping yang notabene adalah istri kepala desa.
Saat dikonfirmasi di kantor desa, salah satu pendamping BPNT/PKH di Desa Mekar Jaya mengungkapkan bahwa total penerima manfaat di desa tersebut mencapai 255 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Bantuan yang cair untuk periode Januari, Februari, dan Maret sebesar Rp600.000 per KPM, namun setiap bulannya dikenakan potongan administrasi sebesar Rp15.000 hingga Rp20.000, sehingga total pemotongan mencapai Rp45.000 hingga Rp60.000 per KPM dalam tiga bulan,” ucapnya.
Tidak hanya itu, penerima bantuan juga diwajibkan menebus paket sembako senilai Rp200.000 untuk satu bulan. Praktik ini diduga juga melibatkan istri kepala desa, yang hingga kini masih aktif sebagai pendamping bantuan sosial meskipun telah berstatus sebagai ibu kades.
Lebih lanjut, pendamping tersebut mengungkapkan bahwa praktik serupa telah berlangsung lama dan bukan hanya terjadi di Desa Mekar Jaya, tetapi juga di desa-desa lain di Kecamatan Jabung. Ia menyebut bahwa hal ini merupakan hasil kesepakatan bersama dengan pihak Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pungutan liar tersebut. Namun, masyarakat berharap agar pihak berwenang segera turun tangan untuk mengusut kasus ini guna memastikan bahwa bantuan sosial dapat tersalurkan dengan semestinya tanpa adanya pemotongan yang merugikan penerima manfaat.
(Irul)
BACA JUGA : Dugaan Pemotongan BPNT, Kades Mekar Jaya Lamtim Bungkam
